Parameter Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana

Triantono, Triantono; Marizal, Muhammad

doi:10.24002/jep.v37i2.3744

Cited by 3 publications

(4 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Parameters of judges' beliefs can be divided into formal and material parameters where the understanding, knowledge, freedom, and integrity of judges are very influential [11]. Formal convictions are based on evidence at trial.…”

Section: Resultsmentioning

confidence: 99%

Challenges in the Implementation of the “Jalur Khusus” Concept in the Draft Indonesian Criminal Procedure Code

et al. 2022

View full text Add to dashboard Cite

Efforts to reform the criminal procedural law continue to be carried out, by introducing many new concepts such as preliminary examination, expansion of the opportunity principle to the concept of a “jalur khusus” which is similar but not the same as the plea-bargaining concept applied in common law countries, especially the United States. The concept of this “jalur khusus” is understood to encourage the creation of an effective and efficient criminal justice system so that the principles of simple, fast, and low-cost justice can be realized. Of course, this new concept still needs to be studied its advantages and disadvantages. By using normative juridical research methods, this study aims to examine the challenges in applying the concept of “jalur khusus”s as stipulated in the RKUHAP. From this research, it can be seen that in addition to the ambiguity of the proceedings and the provisions on the maximum limit of punishment, what needs to be criticized is the parameters of the judge's belief in determining the truth of the defendant's confession and also the unregulated role of the victim in the “jalur khusus” mechanism.

show abstract

Section: Resultsmentioning

confidence: 99%

Challenges in the Implementation of the “Jalur Khusus” Concept in the Draft Indonesian Criminal Procedure Code

et al. 2022

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg, yang merupakan putusan tingkat pertama yang telah berkekuatan hukum tetap dari perkara Tipikor Pengadaan Alat Kesehatan, Dokter, dan Keluarga Berencana (KB) pada salah satu Rumah Sakit Umum Daerah di Kota Padang Tahun Anggaran 2013 (selanjutnya disebut Pengadaan Alkes), yang dilakukan oleh terdakwa I, Direktur Utama PT TBN, bersama-sama dengan 4 orang lainnya dan telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp5 miliar. Terdakwa divonis dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda Rp300.000.000, serta menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp4.512.288.312,11,apabila Majelis hakim memang telah menyatakan berapa kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari korupsi Pengadaan Alkes tersebut, tetapi majelis hakim tidak menguraikan secara jelas termasuk dalam kategori manakah kerugian keuangan negara senilai Rp5 miliar tersebut. Apakah dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp5.079.998.312,11, termasuk dalam kategori paling berat, berat, sedang, atau ringan.…”

Section: Pendahuluanunclassified

“…Secara yuridis normatif, berdasarkan Pasal 183 KUHAP seorang hakim dalam menjatuhkan putusannya mendasarkan pada aspek yuridis, yaitu minimal 2 alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang dan aspek non-yuridis, yang menyangkut keyakinan hakim yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti tersebut. 11 Pernyataan tersebut senada dengan pendapat Subekti yang menyatakan bahwa keyakinan hakim haruslah didasarkan pada suatu yang dinamakan oleh undang-undang sebagai alat bukti. Dalam suatu putusan, keyakinan hakim juga bertolak dari prinsip kebebasan dan kemandirian hakim.…”

Section: Metode Penelitianunclassified

Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Divani Fajria Hadi,

Efren Nova

2023

DELICTI

View full text Add to dashboard Cite

Based on data from Indonesia Corruption Watch, in the last 4 years corruption cases related to state’s financial losses are the most committed and increase significantly, oftentimes have disparities in punishment. To overcome this, PERMA No. 1 of 2020 concerning Article 2 and Article 3 of the Corruption Eradication Law was issued. The interesting thing is even though there is a guideline for sentencing related offenses, there are still court decisions that are not in accordance with the provisions of PERMA. One of them is Decision No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg. The issues that are tried to be discussed are: 1) How is the application of PERMA No. 1 of 2020 in Decision No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg; and 2) What is the basis for the judge's consideration in sentencing the defendant in Decision No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg. This research uses normative juridical methods through case approach and statue approach. The results show that: 1) The application of PERMA No. 1 of 2020 in Decision No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg, has not been perfectly applied by the panel of judges. In sentencing, the judge is less thorough so that the crime imposed on the defendant is lower than the level of guilt; and 2) The basis for the judge's consideration in sentencing the defendant in Decision No. 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pdg, considers the role of the defendant who, although as the driving force or mastermind of this crime, the defendant will not be able to carry it out if there is no cooperation with the authorized person. Therefore, the panel of judges imposed a lower sentence than the Prosecutor’s demand.

show abstract

“…Dalam memutus perkara, hakim berlandaskan pada prinsip beyond reasonable doubt yang menegaskan bahwa hakim harus mempunyai keyakinan yang sah atau keyakinan yang didapatkan atas alat-alat bukti yang sah dalam persidangan disesuaikan dengan fakta hukum. Hakim dilarang memutus suatu perkara dengan berpedoman atas fakta dan keadaan objektif yang terjadi pada sebuah peristiwa pidana belaka, namun harus benarbenar menerapkan keyakinannya atas seluruh fakta dan keadaan objektif menyatakan terdakwa benar terbukti bersalah (Riza, 2018).…”

Section: Tujuan Dan Kegunaanunclassified

Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Obat Tramadol

Sari,

Iriyanto,

Nugroho

2022

View full text Add to dashboard Cite

ABSTRAK Tindak pidana pengedaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, kemanfaatan, dan mutu maupun tanpa izin marak terjadi. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelakunya belum memberikan efek jera dan tidak setimpal dengan keuntungan yang didapatkan. Situasi demikian seharusnya membuat hakim untuk lebih cermat dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara tersebut. Penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 94/Pid. Sus/2021/PN.Tdn yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengedaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Penelitian ini mengangkat dua isu utama. Pertama, apakah pertimbangan hakim yang menyatakan tidak terbuktinya sub elemen unsur “sediaan farmasi” telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan? Kedua, bagaimanakah kedudukan dissenting opinion dalam penjatuhan putusan? Metode yang digunakan untuk menganalisis putusan tersebut adalah yuridis normatif dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim yang menyatakan tidak terbuktinya sub elemen unsur “sediaan farmasi” tidak sesuai dengan fakta persidangan. Alat bukti surat yang diperkuat oleh keterangan ahli menyatakan bahwa bungkusan bertuliskan Tramadol HCl yang diedarkan terdakwa dan dihadirkan sebagai barang bukti positif mengandung Tramadol HCl. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dissenting opinion yang dikemukakan oleh ketua majelis hakim tidak memengaruhi keputusan majelis hakim untuk perkara ini. Sungguhpun demikian, dissenting opinion merupakan perwujudan upaya hakim untuk menjaga independensinya dalam mencari keadilan.Kata kunci: tindak pidana; pengedaran sediaan farmasi; tramadol; putusan bebas; dissenting opinion. ABSTRACT The traf cking of pharmaceutical preparations that is out of safety, ef cacy, quality standards, or illicit often occurs. Yet the punishment imposed on the perpetrators has no deterrent effect and is not commensurate with the losses caused by the crime. This circumstance should make the judges more careful in considering and deciding the case. This research paper examines Court Decision Number 94/Pid.Sus/2021/PN.Tdn ruling that the defendant is not guilty of committing a criminal act of distributing illicit pharmaceutical preparations out of the standards of safety, ef cacy, and quality. The research raises two main issues. First, is the judges’ consideration regarding the unproven sub-element of “pharmaceutical preparations” made based on the facts in the trial? Second, what is the position of dissenting opinion in the decision-making process? The decision is analyzed using a normative juridical method with two approaches namely statutory and conceptual. The result shows that the judges’ consideration is not determined based on the facts revealed in the trials. The documentary evidence supported by the expert’s testimony states that the package with Tramadol HCl written on it is distributed by the defendant and presented as evidence because it is proven to contain Tramadol HCl. The result of the study also indicates that the dissenting opinion expressed by the presiding judge does not affect other judges in the panel in deciding this case. However, the dissenting opinion is a manifestation of the judge’s effort to maintain his independence for seeking justice. Keywords: crime; pharmaceutical preparations trafficking; tramadol; acquittal; dissenting opinion.

show abstract

Parameter Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana

Cited by 3 publications

References 0 publications

Challenges in the Implementation of the “Jalur Khusus” Concept in the Draft Indonesian Criminal Procedure Code

Challenges in the Implementation of the “Jalur Khusus” Concept in the Draft Indonesian Criminal Procedure Code

Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Obat Tramadol

Contact Info

Product

Resources

About