Paradigma Pendidikan Politik Antikorupsi dan Kesetaraan Gender di Partai Politik

Abstract

Political education for women politicians is ineffective because women are still considered merely as an ‘object’ to perpetuate patriarchy political dynasty. This study utilizes a legal inter-diciplinary methodology. It selects five political parties. Respondents are female politicians who have experiences on political education, anti-corruption and gender equality issues. Most of political parties are dependent with political figure as a ‘strong leader’. Political education’s curriculum is a doctrinization of parties’ political figures. It lacks of anti-corruption and gender equality perspectives. Reform should start from within by changing its paradigm into member-based mass political party, so political education can leverage female politicians.

Studi Literatur: Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

“…Politik uang (money politic) sering disebut sebagai korupsi elektoral. Dikatakan demikian, sebab politik uang adalah perbuatan curang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) yang hakikatnya sama dengan korupsi (Satria, 2019). Politik uang merupakan salah satu praktik yang dapat menciptakan korupsi politik.…”

“…Tindakan politik uang menjadi penyebab utama terjadinya korupsi dalam proses pemilu di Indonesia, karena biaya yang tinggi untuk memenangkan pemilihan turut memperkuat praktik korupsi politik (Sjafrina, 2019). Biaya yang tinggi dalam proses pemilihan menyebabkan terjadinya korupsi politik dan praktik-praktik tidak etis (Satria, 2019). Praktik politik uang cenderung menghasilkan korupsi dan pemerintahan yang kurang representatif.…”

Political Education in Indonesia: Community Assessment and Preferences for Political Education Conducted by Political Parties

“…Political parties are crucial instruments in providing political education to citizens. Political parties have an ideological role to educate the nation's political education (Satria Buana et al, 2021).…”