Abstrak. This study was aimed at examining in depth the various weaknesses and efforts to improve the format of interregional cooperation better, and examining in depth perception, practice collaboration and document of inter-regional cooperation. To address these objectives, this study applied qualitative research methods: Multiple Case Study. This study will discuss various strategies, actions and opinions of actors cooperation in responding to various constraints and weaknesses in the former format of cooperation. The results showed each region considers that decentralization of regional cooperation is indispensable for the development efforts of regional economic potential. However, the existence of inter-regional cooperation is highly dependent on the commitment of the head of local governments and the support of government agencies in both the provincial and central government, particularly in the form of funding and legislation that is used as an umbrella law for cooperation between regions.Keywords: interregional cooperation, commitment of the head of local government, institutional form Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam berbagai kelemahan dan upaya perbaikan format kerjasama antar daerah yang lebih baik, dan mengkaji secara mendalam persepsi, praktik kerjasama dan dokumen kerjasama antar daerah. Untuk menjawab kedua tujuan tersebut digunakan metode penelitian Multiple Case Study, dimana kajian ini akan membahas berbagai strategi, tindakan dan opini dari para pelaku kerjasama dalam merespon berbagai kendala dan kelemahan dalam format kerjasama yang telah dirumuskan sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan masing-masing daerah menganggap bahwa di era otonomi daerah kerjasama antar daerah sangat diperlukan bagi upaya pengembangan potensi ekonomi daerah. Namun demikian, eksistensi kerjasama antar daerah sangat tergantung pada komitmen dari kepala daerah serta dukungan dari lembaga pemerintahan di atasnya baik propinsi maupun pemerintah pusat, terutama dalam bentuk dukungan pendanaan dan peraturan perundangan yang digunakan sebagai payung hukum adanya kerjasama antar daerah.Kata kunci: Kerjasama antar daerah, komitmen kepala daerah, format kelembagaan
PendahuluanDalam satu dekade terakhir, kerjasama antar pemerintah daerah di Indonesia telah berkembang sebagai bentuk tata kelola baru dalam era desentralisasi. Sebelumnya, otonomi daerah lebih dipahami sebagai kepentingan otonom daerah yang tidak memperhatikan konteks yang lebih luas atau daerah lain yang berdekatan (Keban, 2009). Padahal, otonomi daerah dapat berperan sebagai sebuah instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan dan kerjasama yang ideal diantara berbagai pemerintah daerah (Surkati, 2012