Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik

Fauzi, Achmad

doi:10.35973/sh.v16i1.1130

Cited by 29 publications

(32 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Suppose they cannot do much in a centralized environment to overcome different challenges. In that case, they are forced into this autonomy system to find innovative solutions to the various problems (Fauzi, 2019).…”

Section: Resultsmentioning

confidence: 99%

Impact of Decentralization and Regional Autonomy in the Context of Improving the Quality of Public Services Towards Good Governance

Trisakti¹,

Djajasinga²

2021

Advances in Social Science, Education and Humanities Research

View full text Add to dashboard Cite

To succeed in this global age, the emphasis of government must be on transforming public services through a decentralization paradigm. The decentralization model in Indonesia is the implementation of Law 22 the Year 1999 on Regional Autonomy, which provides that each Autonomous Zone has the authority to administer the interests of local government services on its initiative and based on its needs community services. The enactment of autonomy law gives a broader, more real, and responsible authority to run regional governments. The balancing of duties and tasks between the central government and the provincial governments ensures that each region must have ample income. The area must have enough sources of funding to take on the responsibility of administering the regional government. Regional autonomy gives freedom in formulating programs and submitting them to the central government. Public awareness of their right to get excellent public services is increasing. Therefore, reinventing the government's spirit must be transformed into public services, customer-oriented government, focusing on public services' needs and satisfaction, not on bureaucracy.

show abstract

Section: Resultsmentioning

confidence: 99%

Impact of Decentralization and Regional Autonomy in the Context of Improving the Quality of Public Services Towards Good Governance

Trisakti¹,

Djajasinga²

2021

Advances in Social Science, Education and Humanities Research

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…(Fahmi 2016) Oleh karena itu perlu netralitas kepala desa termasuk selaga perangkat desa sebagai penyelengara kekuasaan negara terkecil dalam kontes penyelengara pemerintahan di desa. (Fauzi 2019) tolak ukur netral penyelengara negara itu sebagaimana yang diatur undang-undang secara normatif.…”

Section: Gambaran Perolehan Suara Pemilihanunclassified

Kajian Hukum Terhadap Perangkat Desa Yang Ikut Serta Dalam Kampanye Pemilu Di Kabupaten Indragiri Hilir

Wahyuni¹,

Irawan²

2021

selodangmayang

View full text Add to dashboard Cite

The general election or regional head election (hereinafter referred to as the Regional Head Election) in a country is an effort to realize good governance and the realization of a democratic state. However, it raises legal problems in the field, such as the occurrence of the attitudes of state officials or state apparatus in this case, one of which is village officials who participate in efforts to win one of the candidates for election and post-conflict local election. This needs to be investigated through legal studies using normative legal research methods, with legal research sources namely primary legal materials and secondary legal materials and the analysis used in this study using qualitative analysis. The Village Head is one part of the Government Bureaucracy which has been clearly regulated in the Election Law. All government bureaucracies may not be involved or support one candidate, including one of them is the Village Head, but in practice there are still many Village Heads who support certain candidates. In article 66 clause 2 part C about The General Election Commission Regulation Number 7 of 2015 was emphasized in the campaign, candidate pairs and/or campaign teams are prohibited from involving “village head or other designations/lurah and village apparatus or other designations/kelurahan.” The prohibition to include village heads and village apparatus is contained in Article 280 paragraph (2) of the Election Law. It is clear that if the campaign involves the village apparatus, it is included in the election violation and is included in an election crime and can be given a criminal sanction if it is proven to have committed an election crime. Pemilihan umum ataupun juga pemilihan kepala daerah (yang selanjutnya disebut dengan Pemilukada) dalam suatu negara merupakan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik serta terwujudnya negara demokrasi. Namun menimbulkan persoalan-persoalah hukum di lapangan seperti terjadinya sikap-sikap aparat negara atau perangkat-perangkat negara dalam hal ini salah satunya adalah perangkat desa yang ikut serta dalam upaya memenangkan salah satu calon peserta pemilu maupun pemilukada. Hal ini perlu diteliti melalui kajian hukum dengan metode penelitian hukum normatif, dengan sumber penelitian hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta analisa yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis kualitatif. Kepala Desa merupakan salah satu bagian dari Birokrasi Pemerintah yang telah diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Pemilu. Semua birokrasi pemerintahan tidak boleh terlibat ataupun mendukung salah satu calon termasuk salah satunya adalah Kepala Desa namun dalam pelaksanaannya masih banyak seorang Kepala Desa menjadi pendukung bagi calon tertentu. Pada pasal 66 ayat 2 bagian C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 ditegaskan dalam kampanye, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang melibatkan “kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan ”Larangan mengikut sertakan kepala desa dan perangkat desa terdapat dalam Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Pemilu. Jelas bahwa apabila dalam kampanye melibatkan dan perangkat desa termasuk dalam pelanggaran pemilu dan masuk dalam tindak pidana pemilu dan dapat diberi sanksi berupa pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana pemilu.

show abstract

“…Atas dasar tersebut pola hubungan pusat daerah dari paternalistik dan sentralistik diubah menjadi hubungan bersifat kemitraan dan desentralistik. (Christia & Ispriyarso, 2019) (Fauzi, 2019) (Habibi, 2015) Dilihat dari kepentingan pemerintah pusat ada empat tujuan utama kebijakan desentralisasi dan otonomi antara lain : pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik, dan mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah (Joniarta, Sucitawathi P, Soares, & Suderana, 2019) (Kosasih, 2019).…”

Section: Kata Kunci Implementasi Kebijakan Promosi Potensi Ekonomi Daerah Dpmptspunclassified

Implementasi Kebijakan Promosi Potensi Ekonomi Daerah DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo

Suryata

2020

jesya

View full text Add to dashboard Cite

Kabupaten Sukoharjo memiliki potensi ekonomi daerah yang dapat ditawarkan kepada investor sehingga akan menarik investasi daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan promosi potensi ekonomi di Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kabupaten Sukoharjo. Metode yang digunakan kualitatif fenomenologi, memberikan perhatian utama pada bagaimana kebijakan dibuat, dan bagaimana pengaturan implementasinya. Data primer diperoleh dari wawancara dengan informan dan data sekunder dari dokumen yang berkaitan dengan implementasi kebijakan promosi potensi ekonomi di DPMPTSP, Kabupaten Sukoharjo. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, tampilan data, dan verifikasi. Dari hasil analisa diperoleh kesimpulan berupa kebijakan implementasi promosi potensi ekonomi di DPMPTSP, Kabupaten Sukoharjo dilakukan secara terus menerus sebagai bentuk pengenalan potensi ekonomi daerah. Faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi dan dukungan ekonomi, sosial, budaya lingkungan dalam implementasi, Beberapa faktor pendukung ini sekaligus merupakan faktor penghambat karena masih kurang optimal, antara lain: Komunikasi, Sumber Daya, dan Disposisi, Ada beberapa kendala dalam implementasi kebijakan promosi tetapi jumlah investasi ke Kabupaten Sukoharjo melebihi target yang ditetapkan.

show abstract

Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik

Cited by 29 publications

References 0 publications

Impact of Decentralization and Regional Autonomy in the Context of Improving the Quality of Public Services Towards Good Governance

Impact of Decentralization and Regional Autonomy in the Context of Improving the Quality of Public Services Towards Good Governance

Kajian Hukum Terhadap Perangkat Desa Yang Ikut Serta Dalam Kampanye Pemilu Di Kabupaten Indragiri Hilir

Implementasi Kebijakan Promosi Potensi Ekonomi Daerah DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo

Contact Info

Product

Resources

About