Monopsony, wage discrimination, and public policy

Abstract

A vast number of empirical studies have found that monopsony power is pervasive in labor markets. In some circumstances, the exercise of monopsony results in wage discrimination that is not taste‐based. Instead, it results from profit maximization in the presence of different labor supply functions of two distinct groups of workers. This paper examines the profit maximizing employment decisions of a monopsonist under these conditions, as well as the public policy regarding wage discrimination. The economic effects of the current statutes are also examined, as well as some policy recommendations to strengthen the prohibition of wage discrimination.

Improving Children's Quality of Life Through Child-Friendly City Policies in the Regional Autonomy System

“…Definisi kebijakan publik yang diberikan oleh Demenge & Robert (2024) adalah sebagai alokasi nilai-nilai yang berwibawa bagi seluruh masyarakat atau pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada anggota masyarakat. Pendapat ini dikuatkan oleh Alderman & Blair (2024), yang mengartikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan mengenai tujuan, nilai, dan praktik, atau dengan kata lain, suatu program pencapaian tujuan dan nilai-nilai dalam praktek yang terarah. Farazmand (2023) juga menyumbangkan pandangannya dengan menyatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna mengatasi suatu masalah atau hal yang menjadi perhatian .…”