2021
DOI: 10.30656/sawala.v9i2.3916
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Model Perumusan Kebijakan “Public Mechanism Approach” Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Gorontalo

Abstract: Abstract Tujuan - Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan tahapan dan mekanisme formulasi kebijakan perencanaan pembangunan. Dalam tahapan dan mekanisme perencanaan akan ditelaah secara lebih mendalam tentang proses pelibatan publik dalam setiap pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui proses wawancara secara mendalam terhadap 30 informan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Temuan - Ber… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1
1
1

Citation Types

0
0
0
4

Year Published

2023
2023
2024
2024

Publication Types

Select...
3

Relationship

0
3

Authors

Journals

citations
Cited by 3 publications
(4 citation statements)
references
References 0 publications
0
0
0
4
Order By: Relevance
“…(Cristianingsih, 2020) Implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijaksanaan sampai dicapainya hasil kebijaksanaan implemetasi. Kebijaksanaan pada dasarnya merupakan aktifitas praktis, yang dibedakan dari formulasi kebijaksanaan dan pada dasarnya bersifat teoritis, (Tohopi et al, 2021) Kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat.…”
Section: Pendahuluanunclassified
“…(Cristianingsih, 2020) Implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijaksanaan sampai dicapainya hasil kebijaksanaan implemetasi. Kebijaksanaan pada dasarnya merupakan aktifitas praktis, yang dibedakan dari formulasi kebijaksanaan dan pada dasarnya bersifat teoritis, (Tohopi et al, 2021) Kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat.…”
Section: Pendahuluanunclassified
“…Pelibatan ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang berperan penting dalam keberhasilan kebijakan. Masyarakat memberikan partisipasi sesuai dengan nilai-nilai kultural yang turun temurun (Tohopi et al, 2021). Sejalan dengan pernyataan informan (RW), keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial menjadi kebiasaan turun temurun.…”
Section: Hasil Dan Pembahasan Dimensi Kultural Dan Implementasi Kebij...unclassified
“…Itu kemudian dikirim ke bupati untuk diperiksa oleh kepala desa. Pejabat akan menggunakan pedoman resmi untuk menentukan APB Desa dalam hal diubah atau sesuai (Tohopi et al, 2021).…”
unclassified
“…Hal ini sejalan dengan hasil penelitian diatas. b. Pelaksanaan dan pemanfaatan Implementasi adalah proses organisasi melaksanakan rencana pelaksanaan kegiatan pelayanan publik secara otomatis sesuai dengan dokumen teknis implementasi (Tohopi et al, 2021). Permendagri No 19 Tahun 2016 tentang pedoman penggelolaan aset milik daerah, sebagai pedoman dikantor Badan Keuangan Kota Gorontalo dalam mengelola aset daerah.…”
Section: Konsep Pengelolaan Aset Daerahunclassified