#MeToo Movement: Global Civil Society in Fighting Sexual Harassment in South Korea

Abstract

This study discusses the problem of sexual harassment that occurs in South Korea, where it is often discussed but the culture in South Korea is an obstacle to resolving or reducing the crime of sexual harassment. So in 2018 South Korea adopted a movement that fights for victims of sexual harassment, the #MeToo movement. The objective of study then discusses the role of the #MeToo movement in fighting for the rights of victims of sexual harassment. The concept used is the Global Civil Society, Patriarchy Culture and Sexual Harassment. The research method is qualitative-descriptive, with data collection through literature study such as journals, books, article and other literature. The data analysis involved four stages there are data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusion. The results of the study found that the #MeToo movement helps or builds confidence and security for victims so that victims can report their sexual harassment acts, help victims to get legal justice, and then form solidarity between victims, the communities and the government to stand on the side of the victims.

Sarkasme Politik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

“…Mengenai hak asasi, negara mempunyai kewajiban mencegah serta melindungi dari pada perampasan dan pelanggaran hak yang bersifat asasi bagi setiap diri manusia (Saraswati & Rijal, 2022;Singgalen et al, 2022). Hak asasi juga dipergunakan sebagai wujud untuk memperjuangkan penghapusan segala bentuk penjajahan dan penindasan terhadap sebuah bangsa (Baidlowi & Pradana, 2022;Harahap, Zalpa & Yumitro, 2021).…”

Strategi Komunikasi Politik Kepala Desa dalam Mewujudkan Good Governance

“…Sehingga kualitas pelayanan publik menjadi baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga masyarakat. Good Governance merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pihakpihak yang terkait sehingga terjadi penyelenggara pemerintahan yang bersih demokratis, efektif, dan sesuai dengan cita-cita terbentuknya masyarakat yang makmur, sejahtera dan mandiri (Mayori et al, 2021;Saraswati & Rijal, 2022) .…”

Propaganda Politik Ade Armando dalam Media Sosial

“…Suhartono, Ety Yusnita, Hatta Azzuhri, Propaganda Politik Ade Armando dalam Media Sosial,JSIPOL,, Vol.2 Issue.1 No.3, January 31, 2023 67 Tidak hanya itu, dalam video tersebut Ade Armando selama menjabat menteri dan ketua DPR hampir tidak pernah melakukan hal yang relevan untuk masyarakat luas. Jika (Saraswati & Rijal, 2022). Menurut dia, Polda Metro Jaya hendaknya segera menyelesaikan berkas kasus Ade.…”