Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan

Abstract

Highlighting the potential discrepancy between the Child Protection Law (No. 35/2014) and the Marriage Law (No. 16/2019) in the issue of marrying children under the minimum age of marriage, which is 19 years. Parents are obliged to "prevent child marriage" according to Article 26 paragraph 1 letter c of the Child Protection Law (No. 35/2014), but Article 7 Paragraph 2 of the Marriage Law (No. 16/2019) actually opens up opportunities for parents to marry off. the child is still not old enough without violating state regulations. As a normative legal research with a statute approach, juxtaposing the two seemingly out of synchrony of the two laws in question and analyzing the law. In addition, it also describes the problems of child marriage so that it is prohibited by the state. Abstrak: Menyoroti potensi ketidaksinkronan antara Undang-Undang Perlindungan Anak (No. 35/2014) dan Undang-Undang Perkawinan (No. 16/2019) dalam isu menikahkan anak di bawah usia minimal kawin, yakni 19 tahun. Orang tua wajib “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak” menurut Pasal 26 ayat 1 huruf c UU Perlindungan Anak (No. 35/2014), namun Pasal 7 Ayat 2 UU Perkawinan (No. 16/2019) justru membuka peluang orang tua dapat menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur tanpa melanggar aturan negara. Sebagai penelitian hukum secara normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), menyandingkan kedua pasal yang tampak tidak sinkron dari dua UU dimaksud dan menganalisis implikasi hukumnya. Selain itu juga menjabarkan problematika pernikahan anak di bawah umur sehingga dilarang oleh negara.

Analisis Isi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Jenjang Sma: Fenomena Dispensasi Pernikahan Remaja Di Sleman Yogyakarta

“…Penilaian sesuai dalam Promes yang ada dalam buku guru Pendidikan Agama Islam, matangnya kedewasaan fisik, mental, dan emosiona (Muqaffi, Rusdiyah, and Rahmi 2022).…”

ABCD No NiNi: Metode Emotional Demonstration Inovatif Berbasis Budaya Lokal Sebagai Solusi Pencegahan Pernikahan Dini

“…Pemerintah telah melakukan perubahan Undang-Undang Perkawinan terkait penaikan usia minimum bagi perempuan untuk menikah menjadi 19 tahun yang tadinya 16 tahun. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi seluruh anak perempuan dari pernikahan dini (Muqaffi et al, 2022). Program yang dilakukan oleh Sistiarani et al (2020), tentang Bina Keluarga Remaja (BKR) dengan cara assesment dan sosialisasi mengenai peran orang tua dalam mencegah pernikahan dini pada remaja.…”

Early marriage and adolescent mindset (A case study of early marriages in Donri-Donri Subdistrict, Soppeng Regency)

“…Marriages opposed by their parents offer the possibility of marrying other individuals who are not yet of age. Violating government regulations, two articles that appear to conflict with the relevant laws are compared and their legal significance is analyzed using a normative legal approach (Muqaffi, 2022) In fact, the number of early marriages grew significantly at the beginning of 2023. Marriage dispensations issued by the Religious Courts in Central Java in January 2023 increased to 50 cases, averagely proposed by adolescents under 17 years of age or still in high school.…”