Pendidikan di Indonesia telah diamanatkan dalam UUD ’45 (hasil amandemen) pasal 31. Dengan amanat tersebut pemerintah atau negara berkewajiban untuk memberikan dan menyelenggarakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan terjangkau oleh seluruh rakyat Indonesia. Komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi, mempromosikan, memperkuat, memenuhi, dan menghargai hak-hak manusia telah ditunjukkan dalam berbagai bentuk. Salah satu bentuknya adalah prioritas yang diberikan pada pembentukan dan penyelerasan beragam institusi dan lembaga terkait dalam perencanaan pembangunan nasional. Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Gerakan peningkatan mutu yang mengharuskan dilakukannya investasi berbasis pada siswa itu harus dilakukan dengan menghormati hak-hak azasi manusia yang diarahkan untuk pembentukan manusia yang berwatak dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dengan memberikan penggemblengan religiositas, watak, kepribadian dan kesempatan yang luas untuk memilih atau kesempatan untuk ikut berpartisipasi pada pilihan yang dilakukan oleh setiap siswa, atau oleh setiap individu. Dengan gerakan ini diharapkan dapat dirangsang upaya bersama memberi perhatian dan komitmen yang tinggi untuk memacu peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Upaya ini merupakan investasi yang diyakini bisa merupakan langkah strategis untuk menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.Kata Kunci: Nilai Pendidikan Multikultural; Hak Anak