Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Abstract

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengkaji gagasan mediasi penal sebagai salah satu bentuk alternatif dispute resolution (ADR) dalam menangani perkara pidana yang dipandang penting sebagai pebaharuan terhadap sistem peradilan pidana Indonesia yang selama ini belum mendapatkan pengaturan secara khusus dalam tataran hukum positif meskipun secara materiel prinsip-prinsip itu dianggap sebaga corak utama penyelesaian sengketa sosial dalam masyarakat Indonesia. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah; pertama, bagaimanakah ruang lingkup mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dikaji dari perspektif sejarah kemunculan, asas, teori serta implementasinya dalam hukum dan sistem peradilan pidana; kedua, bagaimanakah model pengintegrasian mediasi penal sebagai pembaharuan terhadap sistem peradilan pidana yang lebih progresif. Hasil penelitian menunjukan bahwa mediasi penal merupakan suatu institusi alternatif penyelesaian terhadap perkara pidana yang diadakan seiring terjadinya pergeseran paradigma penegakan hukum pidana dari prinsip keadilan retributif menjadi keadilan restoratif yang pertama-tama dikembangkan di Amerika dan mempengaruhi sistem hukum di negara lain. Di Indonesia, prinsip-prinsip mediasi penal merupakan corak utama bangsa Indonesia dalam menyelesaikan persoalan sosialnya. Hal ini terbukti meskipun secara hukum positif tidak ada satu undang-undang pun yang mengantur mengenai penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, tetapi indikasi untuk menuju ke arah itu telah terlihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pembaharuan sistem peradilan pidana dengan mengintegrasikan mediasi penal perlu dilakukan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana bangsa Indonesia yang progresif dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Hal itu dapat dilakukan dengan penentuan kebijakan penal maupun non penal yang menunjang terwujudnya kebijakan legislasi mediasi penal dalam hukum positif Indonesia.

Systematic Literature Review: The Urgency and Effectiveness of Implementing Restorative Justice in the Settlement of Banking Crimes

“…Globally, the settlement of criminal cases outside the court has emerged since the 9th UN Congress in 1999 and the 10th UN Congress in 2000 concerning the prevention of crime and the treatment of offenders. Mediation procedures in settling criminal cases through restorative justice are described in The UN Principles 2002 concerning Basic Principles on The Use of Restorative Justice Programs in Criminal Matters [14].…”

The Renewal of National Criminal Law: An Analysis of the Pancasila Law Philosophy

“…The novelty of research takes an important position that in criminal law reform, material and formal criminal law occupy an important position to be updated hostically. 6 Slightly different from the previous two studies, Lesmana (2023) actually tried to see the application of the Economic Anlysis of Law (EAL) theory in criminal law reform. The novelty of Lesmana's (2023) research emphasizes that the ineffectiveness of criminal law enforcement practices is due to the fact that so far the EAL perspective has rarely been used as a guideline by law enforcement officials.…”

“…6 Slightly different from the previous two studies, Lesmana (2023) actually tried to see the application of the Economic Anlysis of Law (EAL) theory in criminal law reform. The novelty of Lesmana's (2023) research emphasizes that the ineffectiveness of criminal law enforcement practices is due to the fact that so far the EAL perspective has rarely been used as a guideline by law enforcement officials. 7 Therefore, future criminal law reforms need to pay attention to the EAL aspect.…”

“…The novelty of Lesmana's (2023) research emphasizes that the ineffectiveness of criminal law enforcement practices is due to the fact that so far the EAL perspective has rarely been used as a guideline by law enforcement officials. 7 Therefore, future criminal law reforms need to pay attention to the EAL aspect. From the three previous studies, it can be seen that this research has not been psychologically studied by the three researchers above, so the originality of this research can be accounted for.…”