“…Selain itu, untuk memperluas akses pelayanan kesehatan berkualitas tinggi dan untuk menjaga keberlanjutan program. Tidak hanya Kementerian ATR/BPN, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta 30 menteri dan pimpinan lembaga melakukan upaya agar masyarakat yang mengakses layanan publik, seperti penyelenggaraan haji dan haji umroh, pengajuan kredit, pengajuan izin usaha, hingga pengurusan STNK, SIM, dan SKCK, menjadi peserta aktif JKN (Arimbi, 2020;Mustikasari & Relawati, 2021). Menurut PP 24/97 tentang Pendaftaran Tanah, tata cara jual beli tanah termasuk peralihan hak atas tanah, yang juga termasuk jual beli tanah, harus dilakukan di hadapan Pejabat Pemberi Kuasa.…”