Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Bali

Abstract

Issues that arise in a decentralized government that is when the allocations are not appropriate in capital expenditure as well as the reception is not optimal (PAD, DBH, DAU, and DAK) PENDAHULUAN Latar BelakangKebijakan pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dengan pembaharuan subjek pengelolaan keuangan daerah yang ada dalam Undang-undang Nomor 32Tahun 2004 secara ekonomis, efektifitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Desentralisasi pemerintah daerah kabupaten dan kota menunjukkan kemampuannya dalam pengelolaan terhadap daerahnya masing-masing dalam meningkatkan kinerja mereka. Ini merupakan tantangan bahwa daerah mampu mendesain dan melaksanakan program yang sesuai dengan kondisi lokal yang patut disikapi dengan kepercayaan diri dan tanggung jawab penuh.Desentralisasi fiscal akan memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, sedangkan disisi lain memunculkan persoalan baru. Hal tersebut dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda (Harianto dan Adi, 2007). Persoalan itu muncul ketika alokasi yang tidak tepat dalam belanja modal serta penerimaan yang belum optimal sumber pendapatan yang diterima pemerintah (PAD, DBH, DAU, dan DAK), sehingga tentu saja akan memberikan dampak terhadap kinerja pemerintah daerah tersebut. Serta Blazek dan Maceskova (2010) menghasilkan adanya konflik kepentingan di dalam menentukan sasaran hasil kebijakan.Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Halim (2008) menjelaskan bahwa analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan

Pengaruh Pertumbuhan Belanja, Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Legislatif, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

“…Belanja modal diukur dengan efektifitas tidak berpengaruh karena nilai belanja pegawai di belanja tidak langsung lebih besar sekitar 39% dari pada belanja modal sekitar 20% dari total seluruh belanja daerah. Hasil penelitian sejalan dengan Dasmar et al, (2020) dan Thalib (2019) tidak ada pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga berbeda dengan Nauw & Riharjo (2021) dan Badjra et al, (2017) belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.…”

“…Teori agensi, pemerintah daerah mampu mempertanggungjawabkan dan mengurus semua kegiatan, kemudian belanja modal diolah dengan benar masyarakat dapat merasakan pelayanan sarana dan prasarana yang memadai. Penelitian sejalan dengan Nauw & Riharjo (2021) dan Badjra et al, (2017) belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga berbeda dengan Dasmar et al, (2020) dan Thalib (2019) belanja modal tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah.…”

“…Teori keagenan besarnya tingkat proporsi pendapatan asli daerah pada pendapatan daerah menunjukan pemerintah daerah belum mampu mengelola kegiatan daerahnya sesuai peraturan, masih tergantung pada dana dari pemerintah pusat. Penelitian ini sejalan dengan Badjra et al, (2017) Hasil uji statistik tingkat probabilitas ukuran legislatif dengan nilai signifikan 0,411 ≥ 0,05 tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan efisiensi, maka hipotesis ditolak (H6 : Ditolak). Jumlah anggota DPRD yang besar pada kabupaten dan kota di Jawa Timur belum dapat meningkatkan pengawasan yang ketat pada kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi maksimal.…”

Kontribusi PAD, Dana Perimbangan, Belanja Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah

“…Tujuan tersebut yaitu untuk mengurangi kesenjangan fiscal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah. Selain itu, dana perimbangan juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mendalami potensi ekonomi daerah (Badjra et al, 2017).…”

“…Dalam hubungan pemerintah pusat, pembagian sumber keuangan yang adil dan rasional dapat diwujudkan dengan kebijakan desentralisasi yang tepat. Kebijakan tersebut mempunyai arti bahwa daerah yang mendapatkan pendapatan yang besar berarti daerah tersebut mempunyai kekayaan sumber daya alam (Badjra et al, 2017).…”