Konteks Politik Hukum di Balik Percepatan Penetapan Hutan Adat: Catatan Ke Arah Transisi 2019

Abstract

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012, tahapan baru bagi masyarakat adat sebagai subjek pengelola hutan adat berdampak positif terhadap transformasi pengelolaan kawasan hutan dan sumber daya alam di Indonesia. Konteks politik-hukum menjadi hal yang penting untuk dipahami secara historis dan kontekstual dalam melihat beragam strategi yang dilakukan oleh NGO dalam mendorong pengakuan bagi masyarakat adat di dalam kawasan hutan. Tulisan ini muncul dari hasil observasi penulis selama kurun waktu 2015-2017 atas arah advokasi NGO pegiat masyarakat adat di Indonesia dalam proses regularisasi tentang hutan adat. Berfokus pada proses regularisasi sebagai proses sosial, tulisan ini menelaah dinamika Pasca keluarnya Putusan MK 35 yang mengoreksi UU No.41/1999 tentang kehutanan, yang kini memposisikan ‘hutan adat adalah berada terpisah dari hutan negara’. Dengan memahami proses terbentuknya aturan sebagai sebuah proses sosial, tulisan ini melihat sebuah produk hukum sebagai dokumen yang hidup dan menghasilkan perubahan sosial dalam menempatkan masyarakat adat sebagai subjek pengelola kawasan hutan. Berfokus pada 215 produk hukum daerah tentang masyarakat adat selama kurun waktu 1979-2017, dan proses penetapan hutan adat oleh Negara, tulisan ini menyimpulkan bahwa pentingnya mendorong proses regularisasi dalam bentuk diskresi yang efektif untuk mengisi kekosongan hukum pada upaya percepatan penetapan hutan adat di Indonesia. Upaya tersebut telah dilakukan oleh NGO pegiat masyarakat adat dengan melakukan sejumlah advokasi untuk mendorong kebijakan di tingkat daerah, kementerian, hingga peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. Pada akhir bagian, tulisan ini memperlihatkan salah satu inisiatif NGO dalam mewacanakan konsep Areal Konservasi Kelola Masyarakat (AKKM atau ICCAs) sebagai salah satu strategi untuk melibatkan masyarakat adat dalam pengelolaan kawasan konservasi dengan cara yang berkelanjutan. Selain itu, momentum tahun politik pilkada serentak di tahun 2018, dan Pilpres di tahun 2019, menjadi peluang sekaligus tantangan untuk mendorong masyarakat adat sebagai subjek aktif pengelola kawasan hutan

The Implikasi Penetapan Hutan Laposo Niniconang Watangsoppeng Terhadap Perlindungan Hak Rakyat Atas Tanah

“…Keberadaan masyarakat yang telah bermukim sebelum Indonesia merdeka tidak dilibatkan dalam proses penetapan kawasan hutan. (Wicaksono & Malik, 2018) Kawasan hutan Laposo Niniconang berada di empat kecamatan, yaitu Marioriwawo, Lalabata, Donri-Donri dan Liliriaja. Secara keseluruhan kawasan hutan di Kabupaten Soppeng berdasarkan pada SK: 362/Menlhk/setjen PLA.0/ 05/ 2019 seluas 137.041,94 Ha yang di antaranya terbagi atas beberapa fungsi kawasan hutan sebagai berikut: Kawasan Konservasi seluas 4.116,48 Ha, Hutan Lindung seluas 28.016,65 Ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 4.875,82 Ha, Hutan Produksi Tetap seluas 5.634,38 Ha, Areal Penggunaan Lain seluas 94.398,70 Ha.…”

“…Permen tersebut memposisikan masyarakat sebagai subjek atau pelaku utama dalam pengelolaan kawasan hutan. (Wicaksono & Malik, 2018) Pada Tahun 2017 lalu Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sulawesi menangkap tiga orang petani masing-masing bernama Sahidin, Jamadi dan Sukardi. Ketiga petani tersebut didakwa telah melakukan pengrusakan hutan sebagaiamana diatur dalam UU P3H.…”

Problematika Pendelegasian Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

“…19 Hal ini dapat dilihat dari perluasan pengakuan terhadap wilayah hutan adat pasca keputusan MK diatas, yang meningkat secara signifikan hampir 12 kali lipat. 20 Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila masyarakat hukum adat tersebut keberadaannya diakui sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam massayarakat dewasa ini, baik dalam undang-undang yang bersifat umum maupun betsifat sektoral, seperti bidang agrarian, kehutanan, perikanan, dan lain-lain maupun dalam peraturan daerah, serta substansi hak-hak tradisional tersebut diakui oleh warga masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.…”