Konsep Peradilan Pidana Terintegrasi Dalam Penegakan Hukum Berkeadilan

Abstract

Peradilan pidana terintegrasi dalam mewujudkan penegakan hukum pidana yang berkeadilan diperlukan singkronisasi subtansi hukum pidana, struktur hukum pidana dan budaya hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep peradilan pidana terintegrasi dan singkronisasi penegakan hukum pidana berkeadilan . Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, historis, konseptual dan analitis dengan sumber bahan hukum yakni Bahan hukum primer dan Bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menganalisis asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum diperoleh, sementara teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis konseptual. Temuan dalam hasil penelitian ini menunjukan bahwa untuk mewujudkan peradilan pidana terintegrasi diperlukan singkronisasi substansi hukum pidana, struktur hukum pidana dan budaya hukum sebagai upaya dalam mewujudkan penegakan hukum pidana berkeadilan, konsep penegakan hukum berkeadilan yakni keadilan administratif dan keadilan subtantif. Singkronisasi subtansi hukum pidana baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil menjadi penting dilakukan agar menghindari terjadinya konflik hukum. Singkronisasi struktur hukum memberi penjelasan bahwa semua lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, advokat dan lembaga permasyarakatan, tidak boleh merasa paling benar dan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Sementara budaya hukum haruslah menyatu dengan subtansi hukum dan di pertimbangkan oleh struktur hukum dalam penegakan hukum pidana.

Pelaksanaan Pemberian Keringanan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi

“…Mewujudkan penegakan hukum pidana yang ideal membutuhkan sarana peradilan pidana yang terintegrasi serta sinkronisasi secara menyeluruh seperti kebijakan yang integral dan sistemik dengan harapan dapat terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan. (Hajairin, 2021).…”

Changes in Islamic Society and Culture in Customary Marriage Within the Uluan Musi Community

“…However, on the other hand, Islamic law is re-understood, interpreted, and reconstructed within the framework of ijtihad to be sustainable with other scientific fields such as sociology, political science, anthropology, and the realities of social life (Buhori, 2017). Al-Quran, Hadith, Ijtihad, and Qiyas are legal antinomy; one side requires stability to create supremacy, but the other side must be elastic to achieve the substance of legal justice (Hajairin, 2021;Rahmatullah, 2021). In this context, Islamic law is said to be flexible and, at the same time, static to meet the needs of the development of human civilization.…”