Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan

Maulana, Rifqy Azka Navual; Jamhir, Jamhir

doi:10.22373/justisia.v3i1.5088

Cited by 10 publications

(10 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikat penentuan kouta dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau di peroleh satu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau Tindakan (Maulana & Jamhir, 2019).…”

Section: Aspek Perizinanunclassified

Pengaruh Penerapan Pemidanaan di Undang-Undang Cipta Kerja Bagi Pemulihan Lingkungan Hidup

Yulianto Bayu Setiyawan,

Aullia Vivi Yulianingrum

2024

JIPSI

View full text Add to dashboard Cite

This research is to find out the effect of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation on environmental restoration and the influence of crime on the environment. This research uses a normative juridical type of research, legal research uses library research. The basis of this research is the reduction of regulations on protection for the environment, especially in the field of utilization of natural resources in the East Kalimantan region, this can be seen from the issuance of the Job Creation Law which trimmed/replaced regulations from the previous law which was considered to suppress the previous regulations so that it became a threat of arrest. uncontrollable environmental damage. Basically regulations or rules are used to give rules to the public so they don't act as they please, that everything in a country has rules with criminal penalties that aim to give fear to the public so they don't violate existing rules. The drafting of regulations for Law No. 11 of 20 Concerning Job Creation was driven with the aim of improving the economic and labor aspects of simplifying the EIA in the Job Creation Law to make it easier for entrepreneurs to arrange permits for the utilization of natural resources in the coal mining sector so that many investors are willing to investing in and working with coal mining entrepreneurs also adds to jobs because many entrepreneurs carry out mining activities and of course the economy increases in an area, but behind all that there is a threat of great environmental damage that will befall something if there are no rules that are able to provide protection against environment that has been destroyed as a result of arbitrary human actions, this is the view of the government in making laws and regulations so that it does not only prioritize economic value but also pays attention to what impacts occur as a result of taking natural resources so that a balance must be made so that environmental damage can be overcome.

show abstract

Section: Aspek Perizinanunclassified

Pengaruh Penerapan Pemidanaan di Undang-Undang Cipta Kerja Bagi Pemulihan Lingkungan Hidup

Yulianto Bayu Setiyawan,

Aullia Vivi Yulianingrum

2024

JIPSI

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Syarat lainnya, diantaranya objek, sighat atau ijab kabul juga harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan (Mansyur, 2020). Hal semua ini diperuntukkan agar tujuan kontrak syariah ini dalam rangka mencari ridla Allah dan membangun kebersamaan (sosial) antara sesama manusia (Maulana & Jamhir, 2019;Musa, 2018).…”

Section: Karakteristik Wanprestasi Dalam Hukum Islamunclassified

Characteristics of Distinguishing Elements in the Case of Default and Fraud in Contracts

Nugroho

2022

JMS

View full text Add to dashboard Cite

Konsep perjanjian merupakan hubungan keperdataan yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (B.W.), atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Apabila orang yang berjanji tidak memenuhi janji yang telah ditentukan dalam kontrak/perjanjian, maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, orang tersebut dapat disebut telah melakukan wanprestasi atau cidera janji. Namun, di dalam praktek sehari hari di kehidupan masyarakat, ada orang-orang yang dilaporkan ke Polisi karena tidak memenuhi janji yang telah yang telah disepakati di dalam perjanjian tersebut. Secara umumnya, pihak pelapor merasa bahwa orang yang tidak memenuhi janji yang sudah disepakati tersebut telah melakukan tindakan penipuan terhadap pelapor karena janji yang sudah disepakati dan harus dilaksanakan ternyata tidak dipenuhi, padahal pelapor telah menyerahkan barang dan/atau uang kepada orang tersebut. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum kapan seseorang yang tidak memenuhi suatu perjanjian dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, sehingga penyelesaian perkaranya harus dilakukan secara perdata, dan kapan orang tersebut dapat dikatakan telah melakukan penipuan yang penyelesaian perkaranya dilakukan secara pidana. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apakah karakteristik unsur pembeda perkara wanprestasi dengan penipuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang dalam pengolahan dan analisa data dengan pemahaman mendalam dengan mengkaji masalah yang diteliti. Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ahli khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil Penelitian bahwa Penilaian suatu wanprestasi termasuk sebagai penipuan atau masalah keperdetaan harus dilihat apakah perjanjian tersebut didasari atas itikad buruk/tidak baik atau tidak.

show abstract

“…Izin gangguan atau juga disebut izin HO (Hinder Ordonantie) industri adalah pemberian izin tempat usaha yang diberikan kepada pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan bagi perusahaan industri (Boy et al, 2018;Lestari & Djanggih, 2019) dan untuk mengantisipasi segala permasalahan mengenai gangguan akibat kegiatan bisnis tersebut maka pemerintah menetapkan aturan hukum yang mengatur mengenai izin terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan (Arini, 2021;Maulana & Jamhir, 2019;Wardhani, 2018).…”

Section: Pendahuluanunclassified

Sistem Penentuan Pemberian Surat Izin Gangguan pada Industri menggunakan Multi Factor Evaluation Process

Nadila¹,

Dalimuthe²,

Afandi³

2022

Edumatic

View full text Add to dashboard Cite

Establishing a business or industrial place must obtain a permit from the government which aims to protect the surrounding community to be protected from the possibility of disturbance or pollution caused by the industry. Therefore, in order to achieve this, it is necessary to have a system that automatically provides accurate and quick decisions in determining which company or industry is worthy of being granted a business license. The purpose of this study is to build a decision support system in determining business premises or industry hinder ordonantie permits using the Multi-Factor Evaluation Process (MFEP) method. This research stage consists of analysis, design, testing, and implementation adopted from the waterfall model. Data collection was carried out by interviews and observations. The data analysis technique used is the MFEP method to determine the final decision in granting nuisance permits to companies or industries. Samples or training data totaling 30 industry names in the Asahan Regency area. This system is tested with a black box which aims to find out if all components in the system are running well. Our findings show that the system we have created is appropriate based on the results of the analysis using the MFEP method. In addition, the results of black box testing show that all components in this system are valid and functioning properly.

show abstract

Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan

Cited by 10 publications

References 0 publications

Pengaruh Penerapan Pemidanaan di Undang-Undang Cipta Kerja Bagi Pemulihan Lingkungan Hidup

Pengaruh Penerapan Pemidanaan di Undang-Undang Cipta Kerja Bagi Pemulihan Lingkungan Hidup

Characteristics of Distinguishing Elements in the Case of Default and Fraud in Contracts

Sistem Penentuan Pemberian Surat Izin Gangguan pada Industri menggunakan Multi Factor Evaluation Process

Contact Info

Product

Resources

About