Konflik Kepentingan Antara Pimpinan Daerah dan DPRD Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat konflik antara Bupati dan DPRD Kabupaten Sikka dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2019. Kabupaten Sikka merupakan salah satu kabupaten yang dipimpin oleh pasangan dari jalur perseorangan untuk pertama kalinya. Permasalahan muncul ketika pembahasan terkait tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi anggota legislatif dalam APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) tahun anggaran 2019. Hal ini menimbulkan konflik dengan anggota legislatif dan Banggar yang menyusun angka tunjangan yang lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh Bupati Roby Idong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data primer bersumber dari in-depth interview bersama pihak-pihak yang mengalami konflik. Selain itu, diperkaya dengan data sekunder yang diambil dari berbagai media lokal. Penelitian ini menggunakan teori konflik dari Maswadi Rauf yang penggolongan nya berdasarkan hasil penelitian dari Mark dan Synder. Selain itu, diketahui bahwa terdapat kepentingan dari Bupati maupun DPRD yang berkonflik. Kepentingan tersebut terkait dengan pelemahan karakter dari DPRD yang sedang dalam masa kampanye menuju pemilihan anggota legislatif (pileg) tahun 2019. Hal ini berkaitan erat dengan kemenangan Bupati terpilih dari jalur perseorangan, sehingga sangat minim dukungan dari anggota legislatif yang berasal dari partai yang menolak mendukung Bupati sewaktu

Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

“…Pendapatan pajak menjadi pondasi untuk mewujudkan berbagai program pembangunan dan menjadi salah satu pilar pendanaan pemerintahan (Meinarsari & Nursadi, 2022). Di Indonesia, pendapatan dari pajak menempati posisi utama dalam menyokong anggaran pendapatan negara, mengungguli sumber pendanaan lainnya (Nurak et al, 2021). Kontribusi pajak tidak hanya sebagai penerimaan negara, tetapi juga sebagai penyokong utama fasilitas publik seperti rumah sakit/puskesmas, sekolah, jembatan, dan jalan yang menjadi akses penting bagi masyarakat (Karsayuda et al, 2023).…”

Local Government Budget Orientation: A Critique of Budget Policy

“…This case caused the delay in determining the APBD due to differences in interests in resource management (Puspitasari, 2013). Several studies also show that budget targets, which are actually for the public interest, are distorted by the truth based on the pragmatic interests of the authorities, and on the other hand budget decisions are left to the power holders (executive and legislative) by the public (Nurak and Wardani, 2021). There is almost no public space in the budgeting process and tends to be carried out formally just to fulfil the provisions of the legislation.…”