KOMUNIKASI POLITIK DALAM KONFLIK PERTANAHAN (Isu Kerusakan Hutan dan Penjulukan (name calling) “penjarah hutan” terhadap petani penggarap wilayah kehutanan di kabupaten Garut)

Abstract

Isu " kerusakan hutan" yang disuarakan oleh pihak Negara khususnya institusi yang terkait, dalam hal ini departemen Kehutanan, telah dijadikan dasar untuk melegitimasikan tindakantindakan represif terhadap para petani penggarap di kawasan hutan. Bentuk-bentuk tindakan ini diekspresikan di lapangan oleh institusi Negara tadi dengan cara pelarangan menggarap tanah, pengusiran, penangkapan dan pemenjaraan. Hal ini dapat dilihat dari apa yang terjadi di kabupaten Garut pada periode tahun 2000 sampai bulan agustus 2003 dengan digelarnya operasi wanalaga Lodaya.Padahal antara kerusakan hutan dan konflik atas tanah adalah dua hal yang berbeda. Di kabupaten garut, kerusakan hutan lebih disebabkan oleh eksploitasi besar-besaran yang disponsori oleh Negara. Sementara konflik tanah antara rakyat dan institusi kehutanan lebih disebabkan oleh ketimpangan penguasaan tanah yang diakibatkan oleh system politik agrarian yang dibangun oleh Negara. Artinya konflik tanah yang masih berlangsung saat ini sangat tidak signifikan sebagai salah satu penyebab kerusakan hutan.Dengan mengusung isu kerusakan hutan, institusi pemerintah berhasil mempengaruhi public untuk menggeser isu utamanya dari persoalan ketimpangan penguasaan tanah menjadi isu kerusakan hutan. Dalam isu ini rakyat khususnya petani penggarap, diposisikan sebagai "penjarah" atau "perambah hutan". Dengan demikian lewat pengembangan isu ini, institusi pengelola kehutanan berhasil menghindar dari sorotan public atas kontribusi mereka dalam kerusakan hutan.Pesan isu kerusakan hutan dan penjulukkan "penjarah hutan" pada petani penggarap adalah merupakan bagian dari komunikasi politik pemerintah, khususnya propaganda. Dengan propaganda demikian Negara menganggap sah untuk melakukan operasi yang represif terhadap rakyat yang dianggap mengganggu kawasan yang diklaim Negara. Dengan kata lain, isu kerusakan hutan telah digunakan Negara untuk melegitimasi kekerasan terhadap rakyat. Hal inilah yang ditunjukkan dalam operasi wanalaga lodaya yang dilakukan di kabupaten garut.

Partisipasi Masyarakat Dan Analisis Kelembagaan LMDH Dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Di RPH Wanaraja BKPH Cibatu KPH Garut

“…Kondisi PHBM di BKPH Cibatu khususnya RPH Wanaraja mengalamai naik turun dalam pengelolaan hutan dari periode tahun 2003 dengan isu kerusakan hutan yang terjadi dengan adanya operasi wanalaga lodaya dalam memberantas para petani yang menggarap ditanah yang disengketakan di lahan perhutani (Asmarani, 2003). Pada periode tahun 2012 ditanami dengan jenis tanaman kopi dengan luas 142,16 Ha yang terbagi oleh 5 LMDH dengan target pendapatan Rp 26.523.923.…”