Komunikasi Politik Antar Koalisi Parlemen Di DPR Ri

Abstract

Politik adalah sesuatu yang sangat dinamis, sehingga ada premis yang menyatakan tak ada kawan dan lawan yang abadi dalam politik, begitu pun dalam dunia perpolitikan yang terjadi di Indonesia. Pasca terjadinya peralihan kepengurusan negara setelah pemilu 2014 kemarin kutub perpolitikan nasional di parlemen terpisah menjadi dua; Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP), dimana yang satu perupakan kubu pendukung pemerintah dan yang lain adalah kubu penyeimbang. Akan tetapi politik tetaplah politik dimana banyak terjadi komunikasi dan konsolidasi di dalamnya, perbedaan ijtihad politik tidak serta merta dapat dijadikan patokan bahwa mereka tidak ada komunikasi antar partai atau antar tokoh yang berbeda jalur koalisinya, bahkan tidak menutup kemungkinan dalam internal koalisi pun ada komunikasi-komunikasi khusus yang dilakukan oleh salah satu anggota koalisi dengan koalisi lainnya. Untuk itu lah penelitian ini kami coba untuk laksanakan gunan mengetahui praktik komunikasi politik yang berjalan antar organisasi (fraksi) dalam gedung parlemen DPR RI

Political communication in the age of social media

“…ISSN: 2723-7672 5 W: http://journal2.uad.ac.id/index.php/commicast/index | E: commicast@comm.uad.ac.id Political actors must consider the possibility that their messages will be modified by other parties when the message is conveyed via social media. The digital media environment does not value the integrity of information: once the information is published online, anyone is free to modify it (Fadillah, 2017). Internet users are not interested in looking for track records or programs offered by politicians.…”

The effect of watching political programs on islamic-based party political images among Muhammadiyah students

“…The impacts that arise can trigger thoughts that cause changes in the positive or negative image of a party. The image of a political party is essential in building public perception (community) to build the party's existence in an election [7].…”

Communication strategy to improve women's political participation in Indonesia

“…Women's political participation is a meaningful manifestation of the involvement of women in the decision-making process in public institutions and legal entities. The primary purpose of this political participation is that women have the access and structural control over the quality and quantity of representation of women on it, without being distinguished from the male involvement in the decision making the process [2].…”

“…Therefore not all that is observed can cause attention. Thus the beginning of effectiveness in communication is the rise of the attention of the audience to the messages delivered [2].…”