Kinerja Pengadilan dalam Lingkaran Kekuasaan Otoritarian

Abstract

This paper aims to describe socio-juridically the performance of courts in authoritarian circles of power. The court is increasingly demanded attention by academics of constitutional law, along with the expectation of a role in the presence of power. Courts, of course by involving judicial apparatus, especially judges, are controlled by the executive but are able to negotiate their functions to support the government. Courts can provide legitimacy both internally and externally as well as being an effective tool for maintaining power. On this side, every regime of power has an interest of the court. Therefore, the idealita of the court then also related with independence, which is not only for the rule of law, constitutionality and human rights, but also in relation to globalization, free and efficient economic activities. If the judges are independent, they are basically protected from undue influence from those who can damage their impartiality. With variations that are not the same, but working in the same circle of power, courts in Singapore and Pakistan confirm these matters.
 Abstrak
 Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sosio yuridis kinerja pengadilan dalam lingkaran kekuasaan yang otoritarian. Pengadilan semakin dituntut perhatiannya oleh akademisi hukum tata negara, seiring harapan akan peran di hadapan kekuasaan. Pengadilan, tentu saja dengan melibatkan aparatur peradilan, terutama hakim, dikendalikan eksekutif akan tetapi mampu menempatkan negosiasi fungsi mereka untuk mendukung pemerintah. Pengadilan bisa memberikan legitimasi secara internal maupun eksternal sekaligus menjadi alat efektif untuk mempertahankan kekuasaan. Pada sisi ini, setiap rezim kekuasaan berkepentingan dengan pengadilan. Oleh sebab itu, idealita pengadilan kemudian juga berurusan dengan independensi, yang tidak hanya untuk supremasi hukum, konstitusionalitas, dan hak asasi manusia, tetapi juga dalam kaitannya dengan globalisasi, kegiatan ekonomi yang bebas, dan efisien. Jika hakim independen, mereka pada dasarnya dilindungi dari pengaruh yang tidak semestinya dari pihak-pihak yang dapat merusak ketidakberpihakan mereka. Dengan variasi yang tidak sama, namun bekerja dalam lingkaran kekuasaan yang sama, pengadilan di Singapura dan Pakistan memberikan konfirmasi atas hal-hal tersebut.

Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja: Menyoal Proses Legislasi Dalam Pembentukannya

“…Kekuasaan itu sendiri berarti kemampuan untuk mempengaruhi orang atau kelompok lain sesuai dengan pemegang kekuasaan dalam suatu pemerintahan negara. 31 Politik dan hukum merupakan dasar dari politik hukum. Prinsip dasar yang dipergunakan sebagai ketentuan pengembangan politik juga akan berlaku bagi pelaksanaan politik hukum yang diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan.…”