Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Penghentian Jabatan Ketua Dewan Dalam Sistem Ketatanegaraan

Abstract

<jats:p>Dalam UUD Tahun 1945 secara tegas dan jelas prinsip persamaan di hadapan hukum tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan; dan Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sebagai Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang berfungsi sebagai lembaga penegakan etik anggota dewan, maka harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis mengenai kewenananga MKD berdasarkan Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap penghentian jabatan ketua dewan dalam sistem ketatanegaraan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif. MKD sebagai alat kelengkapan dewan bersifat tetap dan memiliki kewenangan untuk menjaga martabat organ negara yang mempresentasikan kedaulatan rakyat. Putusan MK Nomor 73/PUU-IX/2011 sebagai wujud dari kekuasaan kehakiman. Kekuasaan MKD dibatasi oleh kekuasaan kehakiman.</jats:p>

The Nature of the Authority of the Honorary Court of the House of Representatives in Increasing the Respect and Degree of the Council of People's Representatives

“…First is minimalist ethics. 20 Second, functionalist ethics, and third, rationalist ethics. The rational foundation places the councils/legislators on the essential principles of politics, such as justice, freedom and the common good (bonum commune).…”

Dinamika Gerakan Perlawanan dan Populisme Politik: Analisis Kasus Amien Rais dalam Mendirikan Partai Ummat

“…Dalam kerangka (Lucardie, 2000) kepemilikan sumber daya anggota menjadi satu faktor pemenangan kontestasi elektoral, terutama untuk kelangsungan partai. Partai Ummat sebagai (Suryani, 2020). Bahkan Amien Rais bukan hanya menargetkan kader dari PAN untuk bergabung terhadap Partai Ummat, Amien Rais juga membawa massa dari Muhammadiyah untuk bergabung ke Partai Ummat.…”