Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan diskresi kepolisian dalam fungsi dan tugas kepolisian, dan menganalisis implementasi kewenangan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana. Jenis penelitian yaitu penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum primer. Teknik analisis yang digunakan teknik analisis hermeneutika hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan diskresi kepolisian dilakukan dengan cara melakukan tindakan kepolisian lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Lebih jauh, implementasi kewenangan diskresi Kepolisian dalam penanganan tindak pidana, tindakan Polisi itu cenderung dihargai oleh publik, negatifnya banyak kalangan masyarakat yang tidak mengetahui kewenangan diskresi yang dimiliki polisi. Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis Kepolisian.

Tracing the Meaning of Rastra Sewakottama's Philosophy as a Tool for Controlling Violations in Police Management (Study at Palopo City Police Station)

“…The results of the study (Adnyani, 2021) explain that the effectiveness of human resource management can encourage compliance with the law. The focus on law enforcement in the field of criminal justice serves as a reminder and encouragement to comply with the law.…”

“…The existence of an effective and well-functioning criminal justice system helps ensure that these rights are respected and protected. Police play an important role in investigating criminal offenses, arresting perpetrators, and ensuring that they are brought to justice justice (Alfian, 2020;Adnyani, 2021).…”

The Phenomenon of Wrongful Arrests by Law Enforcement Officers in Indonesia Related to the Code of Criminal Procedure (KUHAP) Reviewed from the Theory of Legal Effectiveness

“…Discretionary actions taken by the police directly in the field without asking for instructions or approval from superiors are discretionary exercised individually. [13] In this context, it is important to limit discretionary actions taken by police officers or investigators so that abuse of power does not occur. Although investigators have broad powers, clear boundaries are needed to govern discretionary policymaking.…”

Peningkatan Keadilan Hukum terhadap Pemulihan Profesi Kepolisian di Indonesia

“…Adanya aturan dan ketetpan terhadap keberlangsungan hukum di Indonesia menjadikan aspek kehidupan lebih maju dan bijaksana. Setiap warganegara mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang secara khusus oleh POLRI (Polisi Republik Indonesia) sebagai lembaga penegak hukum pada awal proses penegakan hukum pidana (Adnyani, 2021). Dilihat dari sisi sebagai penegakan hukum, sesuai Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.…”

“…Selain itu, penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam proses pemulihan profesi kepolisian, sehingga kepolisian dapat kembali dipercaya dan dihormati oleh masyarakat. Berdasarkan aturan norma hukum di Indonesia pembagian pasal sesuai dengan undang-undang hukum menurut (Adnyani, 2021) Undang Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 18 telah disebutkan dalam satu pasalnya tentang salah satu bentuk kewenangan yang legal berupa diskresi kepolisian, dimana kepolisian berwenang melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab. Kepolisian Republik Indonesia sebagai institusi telah melakukan diskresi, hal ini dimaksudkan lembaga kepolisian pun dapat bekerja secara profesionel sebagai pengayom masyarakat.…”