Kewajiban Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Daerah di Era Otonomi

Achmadi,

doi:10.33084/anterior.v14i2.188

Cited by 4 publications

(5 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Prinsip-prinsip good governance merupakan prinsip yang sangat penting diterapkan dalam kebutuhan pelayanan publik dalam mengukur kinerja para birokrat. Pola lama penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam merespon masyarakat yang banyak dianggap sering berbelit-belit, susah dan sebagainya lambat laun terus dibenahi dengan melakukan perubahan berkala dan berkelanjutan (Achmadi, 2015). Terdapat pengertian good dalam good governance, yakni sebagai berikut.…”

Section: Pelembagaan Upaya Administratif Dalam Rangka Perbaikan Birok...unclassified

Pelembagaan Upaya Administrasi dalam Rangka Perbaikan Birokrasi dan Pelayanan Publik di Indonesia

Spaltani,

Sulistiyono,

Sudarwanto

2023

jcpa

View full text Add to dashboard Cite

Upaya administratif merupakan sarana perlindungan hukum kepada masyarakat dalam rangka memberikan kesempatan sebelum sebuah sengketa administratif diajukan ke peradilan administrasi. Upaya administratif secara umum diatur sebagai sebuah mekanisme penyelesaian menggunakan keberatan dan banding administratif. Di Indonesia, pengaturan upaya administratif telah diatur dalam UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun pasca hadirnya UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, membawa sejumlah perubahan paradigma dan prinsip-prinsip dalam hukum administrasi negara maupun dalam proses berperkara penyelesaian sebuah sengketa administratif terkait pelaksanaan upaya administrasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative. Hasil penelitian ini adalah pertama, belum efektifnya pelaksanaan upaya administratif menjadikan penyelesaian gugatan di Peratun terkendala aspek formil, kedua, belum adanya pelembagaan upaya administratif dalam setiap instansi pemerintah agar pemerintah menyadari kewajibannya untuk memenuhi hak-hak warga negara. Kesimpulan dalam penulisan ini adalah pertama, perlunya pemahaman dari berbagai pihak yang berkepentingan terkait upaya administratif baik dari warga masyarakat, pejabat pemerintah, maupun hakim yang memutus perkara, kedua, perlu adanya pelembagaan upaya administratif secara komprehensif dan serentak di seluruh instansi pemerintah.

show abstract

Section: Pelembagaan Upaya Administratif Dalam Rangka Perbaikan Birok...unclassified

Pelembagaan Upaya Administrasi dalam Rangka Perbaikan Birokrasi dan Pelayanan Publik di Indonesia

Spaltani,

Sulistiyono,

Sudarwanto

2023

jcpa

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Peningkatan kinerja layanan publik, khususnya sistem informasi dan manajemen data ekonomi desa berbasis jaringan teknologi dari instansi pemerintah daerah. Banyak pemerintah daerah termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai menginisiasi pembentukan sistem informasi layanan digital untuk pemberdayaan BUM Desa yang berbentuk situs website ideal (Achmadi, 2015).…”

Section: Dampak Insiasi Layananunclassified

“…Dalam menunjang kinerja layanan publik, khususnya sistem informasi dan manajemen data ekonomi desa berbasis jaringan teknologi, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur menginisiasi pembentukan sistem informasi layanan digital untuk pemberdayaan BUM Desa berbentuk situs website ideal, melalui empat pilar akses, portal pelayanan publik, organisasi pengelola dan infrastruktur dan aplikasi dasar yang memadai (Achmadi, 2015;Cheisviyannya et al, 2018). Pengembangan sistem informasi dan manajemen desa harus memiliki empat struktur (Nugroho, 2008;Sari et al, 2022), yaitu: penataan sistem manajemen dan proses kerja, pemahaman tentang kebutuhan publik, penguatan kerangka kebijakan, dan kemapanan peraturan dan perundang-undangan.…”

Section: Infrastruktur Dan Aplikasi Dasarunclassified

Inisiasi Sistem Dan Manajemen Data Perekonomian Desa, Melalui Pengelolaan Bum Desa Di Provinsi Jawa Timur

Budiantoro,

Kharismaputra,

Sehabuddin

2023

jre

View full text Add to dashboard Cite

The purpose of this study is to analyze the East Java Provincial Government in initiating “Si Langit Bumi” as a form of providing information system services and village economic data management through managing computer-based village-owned enterprises and integrated websites that are easy to access for users. This study uses a business model canvas with secondary data as an analytical tool. The results of the research are in the form of ideal modeling of “Si Langit Bumi”, based on a memorandum of understanding between the stakeholders involved in order to manage information systems and village economic data management to become transparent, accountable, and on target and to make village-owned enterprises in East Java Province more resilient and contribute to the regional economy.

show abstract

“…The concept of public services in the regions, namely the implementation, is based on the local community's aspirations. The concept is relevant to the principle of regional autonomy, which prioritizes the community's welfare in the region (Achmadi, 2015).…”

Section: Introductionmentioning

confidence: 99%

Tiga Wujud Pelayanan Dalam “Portal Emas” Sebagai Wujud E-Goverment Dengan Prinsip Etika Administrasi Negara (Analisis Pelayanan Lisan, Tulisan, Dan Tindakan Di Kota Probolinggo)

Supriyanto¹,

Fitria²,

Hidayat³

2022

JISoP

View full text Add to dashboard Cite

The government has responsibility for public sector services. The public services are intended to provide convenience and assistance to the public regarding what they need and to achieve an objective. Public services must understand and meet the community's needs regarding services, goods, and administration that need to be carried out properly. The forms of service can be verbal or written, or direct action. The governments, both local and central governments, need to improve the quality of service delivery. Therefore, the Probolinggo City Government had a strategy of providing quality public services. This public service innovation was called the "Portal Emas". The Portal Emas concept is a public service by implements three service forms in a digital application. The author researched the implementation of the Portal Emas as an application for public sector services. The objective was to find out whether the Portal Emas applied values to state administration ethical principles or not. The research was conducted using descriptive qualitative methods. The data was obtained through literature research as the primary source. This research collected scientific research related to public sector services and forms of service, then connected it with the state administration's ethical principles to determine that public service programs have well met the public services indicators. Therefore, public services could be known through the Portal Emas in Probolinggo City under the state administration's ethical principles by implementing three service forms in the Portal Emas application.

show abstract

Kewajiban Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Daerah di Era Otonomi

Cited by 4 publications

References 0 publications

Pelembagaan Upaya Administrasi dalam Rangka Perbaikan Birokrasi dan Pelayanan Publik di Indonesia

Pelembagaan Upaya Administrasi dalam Rangka Perbaikan Birokrasi dan Pelayanan Publik di Indonesia

Inisiasi Sistem Dan Manajemen Data Perekonomian Desa, Melalui Pengelolaan Bum Desa Di Provinsi Jawa Timur

Tiga Wujud Pelayanan Dalam “Portal Emas” Sebagai Wujud E-Goverment Dengan Prinsip Etika Administrasi Negara (Analisis Pelayanan Lisan, Tulisan, Dan Tindakan Di Kota Probolinggo)

Contact Info

Product

Resources

About