Kepercayaan Masyarakat (Citizen Trust) Di Badan Pertanahan Nasional (BPN) II Surabaya

Abstract

Masyarakat menjadi pemangku kepentingan yang paling utama dalam lingkarankesuksesan suatu pemerintahan. Tugas utama negara adalah mewujudkan yang telah dicitacitakan bersama. Intinya membangun hubungan dan kepercayaan pada masyarakat adalahhal yang sangat penting bagi instansi publik. Dengan adanya hubungan yang baik antaramasyarakat dan instansi tersebut tentunya mereka akan mempunyai kepercayaan yang lebihsehingga melakukan proses pelayanan di instansi tersebut adalah suatu yang memang pilihantepat. Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka masalah penelitian dapatdirumusakan adalah Bagaimana kepercayaan publik di Badan Pertanahan Nasional SurabayaII ?.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkankepercayaan publik di Badan Pertanahan Nasional Surabaya II. Kerangka umum yangdigunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun pendekatan yangdigunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi Kasus. Kepercayaan publik padadasarnya dibangun dari apa yang publik rasakan, lihat dan dengar atas segala bentukpemerintahan yang ada. Untuk itu membangun kepercayaan publik sangatlah penting karenadengan melihat tingkat kepercayaan masyarakat atas suatu organisasi penyedia layanan, makadari sini dapat dilihat apakah instansi tersebut menyedia pelayanan yang membuatmasyarakat percaya akannya. Untuk itu membangun kepercayaan publik ini adalah sebuahkajian yang penting untuk membuat pemerintah sukses terutama dalam menjalankankebijakan dan program programnya yang tentunya bertujuan untuk melayani masyarakatdengan baik sesuai yang dibutuhkan dan diharapkan. Hasil dari identifikasi kepercayaanpublik, faktor pembentuk utama adalah kenyamanan, integritas, kredibilitas, reliabilitas dantanggungjawab.

Edukasi Tata Kelola Keuangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Keuangan (Financial Welfare) Di BPN Provinsi Bali

“…Faktor pembentuk utama kepercayaan publik adalah akuntabilitas, keterbukaan, dan pengadaan dalam tata kelola keuangan BPN Provinsi Bali. Sehingga diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan keuangan (financial welfare) di mitra kegiatan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali melalui edukasi akan pentingnya aspek akuntabilitas, keterbukaan, dan pemberdayaan dalam tata kelola keuangan (Ningtyas, 2018).…”

Analisis Kepercayaan Publik Terhadap Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Surabaya

“…Menurut Moorman yang dikutip oleh (Ningtyas, 2018), kepercayaan diartikan sebagai bentuk keinginan untuk menyandarkan diri pada sebuah hubungan dengan pihak lain dengan berlandaskan keyakinan. Atau juga dipahami sebagai harapan yang dapat dimiliki oleh siapa saja untuk dapat mengandalkan pihak lain terutama melalui setiap kata yang diucapkan.…”

“…Untuk mempercepat penurunan pandemi diperlukan cakupan imunisasi sebesar 70% agar 'herd immunity' segera tercapai dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. (Ningtyas, 2018) menyatakan bahwa membangun hubungan yang baik serta mendapatkan kepercayaan masyarakat adalah hal yang sangat penting bagi instansi publik, sehingga akan secara langsung berdampak pada kebijakan yang dihasilkan Dari latar belakang diatas, tulisan ini bermaksud untuk menganalisis kepercayaan publik terhadap kebijakan Vaksinasi Covid-19 yang dibuat untuk mendorong percepatan penanganan Covid-19 oleh pemerintah. Analisis yang dilakukan akan ditinjau melalui dimensi kepercayaan publik yang diungkapkan oleh (Lijeblad et al, 2009) yakni (1) Dimensi Share Norms and Value, (2) Dimensi Willingness to Endorse, (3) Dimensi Percieved Efficacy.…”

“…Keseluruhan masyarakat Surabaya menyatakan bahwa pemerintah telah dapat diandalkan untuk melaksanakan percepatan penanganan Covid-19 secara menyeluruh melalui pemberian informasi seluas-luasnya. Dengan data tersebut, dapat diketahui bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah berada pada angka yang cukup tinggi, sehingga seharusnya penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat lebih luas dan mudah diimplementasikan (Hendiyani, 2019) (Denhardt, dalam (Ningtyas, 2018) memberikan penjelasan atau pemahaman bahwa ketika pelayanan publik yang mampu diberikan oleh pemerintah mendapatkan apresiasi yang tinggi dari masyarakat maka dapat diindikasikan pemerintah akan mendapatkan kepercayaan yang lebih tinggi dari masyarakat. Pada saat pemerintah mampu menghasilkan kebijakan maupun memberikan pelayanan secara optimal, maka kinerja pemerintah akan diapresiasi oleh masyarakat sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat diperoleh.…”

“…Hasil penelitian juga mampu menunjukkan bahwa pemerintah sudah mampu mewujudkan harapan masyarakat Surabaya untuk menangani Covid-19 melalui hadirnya kebijakan vaksinasi Covid-19 sehingga masyarakat Surabaya menjadi percaya, dan kembali membangun relasi yang baik dengan pemerintah. Hal ini sejalan dengan pendapat Moorman dalam (Ningtyas, 2018) yang menyatakan bahwa sebuah kepercayaan publik dapat diasumsikan sebagai harapan umum untuk dapat mengandalkan pihak lain, yang dalam penelitian ini pihak lain yang termaksud adalah pemerintah. Menurut Nugroho dalam (Ryan, 2020) kebijakan publik ada agar dapat memecahkan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.…”