Kelembagaan Masyarakat Dalam Pengembangan Program Perhutanan Sosial: Studi Kasus Kabupaten Manokwari

Horota, Fiktor Theodorus; Nugroho, Bambang Daru; Marwa, Jonni

doi:10.46703/jurnalpapuasia.vol4.iss2.99

Cited by 3 publications

(2 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Lebih lanjut menurut (Lufti et al, 2014) bahwa kondisi sosial ekonomi dan jarak merupakan faktor yang berpengaruh nyata terhadap tingkat partisipasi masyarakat tehadap kegiatan RHL. Untuk itu, dalam upaya untuk menutupi kelemahan yang ada pada masyarakat maka perlu dilakukan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan dan menghindari keterlibatan masyarakat yang tidak berdomisili pada lokasi kegiatan (Horota et al, 2018).…”

Section: Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Buano Utaraunclassified

Peran Masyarakat Adat dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Buano Utara Kabupaten Seram Bagian Barat

Ohiwal,

Yulianty Sitania,

Mustamu

2023

Agrosains

View full text Add to dashboard Cite

Forest and land rehabilitation is an effort made to restore the function of the forest as a life support to its original form. Forest rehabilitation will not be successful without the active role of the surrounding community to support the smooth running and success of the activity. For this reason, this study was aimed to observe and look at the role of indigenous peoples and socio-economic factors in supporting forest and land rehabilitation. The data taken were in the form of involved Soa and demographic data for the village of North Buano, where the data were obtained from interviews with farmer groups and from the village government. According to the results of data collection, it was found that the level of community participation was quite high where there were five Soa involved in forest and land rehabilitation, namely Nunu Huhuni (Soa Rulette), Nuru Naiini (Soa Naiini), Nuru Eti (Soa Eti), Nuru Na'ani (Soa Na'ani), Nuru Ola'a (Soa Ola'a). Soa was part of the customary government consisting of one or several genera. As for the distribution of tasks, each Soa got assignments in a week, one working day and one day off in mutual cooperation which involves all the Soa’s. According to the demography of the village of North Buano, it was known that 25 people work as PNS/TNI/Polri, 161 farmers, 19 traders, and 211 fishermen, all of whom were represented in farmer groups.

show abstract

Section: Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Buano Utaraunclassified

Peran Masyarakat Adat dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Buano Utara Kabupaten Seram Bagian Barat

Ohiwal,

Yulianty Sitania,

Mustamu

2023

Agrosains

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Horota et al (2018) menekankan bahwa kerjasama dan dukungan berbagai stakeholder terkait sangat menentukan keberhasilan kegiatan di bidang kehutanan. 2.…”

unclassified

Tingkat Partisipasi Masyarakat Dan Strategi Pengembangan Kegiatan Kebun Bibit Desa (Kbd) Di KTH Wonosari Tani Iv Desa Wonorejo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar

Pertiwi

Nugroho

2022

GJFR

View full text Add to dashboard Cite

Kawasan Hulu Daerah Aliran Sungai Samin merupakan daerah kritis yang rawan terhadap berbagai bencana alam. Oleh sebab itu, diperlukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) yang didukung oleh program pembibitan Kebun Bibit Desa (KBD). Dalam mencapai keberhasilan KBD diperlukan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi pada berbagai tahapan pelaksanaan KBD dan merumuskan strategi pengembangan KBD di KTH Wonosari Tani IV Desa Wonorejo, Kabupaten Karanganyar. Metode yang digunakan yaitu survei, kuisioner, dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan KBD tergolong dalam kategori rendah untuk tahap perencanaan (36,75%), kategori sedang pada tahap pelaksanaan (57,78%) dan kategori rendah pada tahap evaluasi (37,50 %). Rumusan strategi dalam pengembangan KBD mendatang yaitu (1) membangun pengelolaan kebun pembibitan oleh masyarakat desa sebagai usaha; (2) mendorong peningkatan pemanfaatan lahan pembibitan sesuai dengan jenis bibit yang dibutuhkan dan diminati masyarakat; (3) meningkatkan kapasitas SDM (4); melakukan pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok tani dan kelembagaan desa dalam pembibitan (5); peningkatan penanaman jenis bibit dan jumlah bibit yang diminati masyarakat secara intensif; (6) meningkatkan kualitas bibit dan pemeliharaan tanaman secara intensif untuk keberhasilan panen yang tinggi; (7) melakukan kerjasama dengan pemerintah, masyarakat dan lembaga lainnya untuk memaksimalkan hasil dari kegiatan pembibitan; (8) melakukan kerjasama dengan pemerintah, masyarakat dan lembaga lainnya untuk memaksimalkan hasil dari kegiatan pembibitan

show abstract

Community-government, and private partnership (CGPP): revisiting the concept of community-based forest management

Komalawati,

Hidayat,

Praptana

et al. 2023

int. forest. rev.

View full text Add to dashboard Cite

The Community-Based Forest Management (CBFM) model has been seen as a potential solution to solve various problems related to forest degradation and the creation of inclusive forest governance. However, in practice, CBFM does not always implement smoothly, with some studies highlighting the weaknesses of CBFM in term of accountability, transparency, efficiency, effectiveness, empowerment, monitoring, law enforcement, and dependency on external actors. Accordingly, this paper revisits the concept of CBFM from the perspective of New Institutional Economics and the proper governance concept. The data collection process was conducted through literature studies using the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analysis (PRISMA) methodology. It may be argued that the implementation of CBFM has weaknesses in terms of, amongst other things, business and organizational activities, inclusivity, community empowerment, community income, and sustainability. In reference to the various flaws encountered in the implementation of CBFM, and to put in place proper governance in forest business activities, this paper proposes a new model – the so-called Community-Government and Private Partnership model (CGPP). This developed model has positioned the cooperative as "core institutions" whose role is to orchestrate five main governance functions, namely: organizational, business activities, human resource development, and corporate and environmental sustainability. This CGPP model is expected to contribute to the existing literature of institutional analysis and forest management with a different approach, as well providing concrete recommendations for the implementation of the CGPP model in CBFM.

show abstract

Kelembagaan Masyarakat Dalam Pengembangan Program Perhutanan Sosial: Studi Kasus Kabupaten Manokwari

Cited by 3 publications

References 0 publications

Peran Masyarakat Adat dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Buano Utara Kabupaten Seram Bagian Barat

Peran Masyarakat Adat dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Buano Utara Kabupaten Seram Bagian Barat

Tingkat Partisipasi Masyarakat Dan Strategi Pengembangan Kegiatan Kebun Bibit Desa (Kbd) Di KTH Wonosari Tani Iv Desa Wonorejo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar

Community-government, and private partnership (CGPP): revisiting the concept of community-based forest management

Contact Info

Product

Resources

About