Kebijakan, Risiko, dan Perlindungan Sosial Alternatif dalam Transisi Pemuda di Jawa Tengah

Abstract

Jawa Tengah merupakan provinsi dengan persentase penduduk miskin terbesar di Pulau Jawa. Tingginya angka kemiskinan disebabkan berbagai faktor yang saling terkait seperti birokrasi dan pemerintahan, ketersediaan infrastruktur, serta akses pendidikan dan informasi. Salah satu masalah terpenting terkait birokrasi dan pemerintahan di Indonesia adalah mengenai belum optimalnya pelaksanaan perlindungan sosial. Studi ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisa pemuda rentan (miskin dan difabel) di Jawa Tengah dengan mengetahui bagaimana mereka melalui transisi menuju dunia kerja tanpa sistem perlindungan sosial yang memadai. Tanpa perlindungan sosial yang memadai pemuda dihadapkan pada risiko-risiko tanpa proteksi dari negara. Permasalahan terkait ketersediaan pendidikan, jaminan kesehatan, dan ketersediaan lapangan kerja adalah beberapa isu strategis yang menjadi perhatian. Dengan peran pemerintah yang belum optimal, pemuda diharuskan mencari alternatif untuk melindungi diri dari risiko-risiko seperti putus sekolah, pengangguran, dan kemiskinan yang berkelanjutan. Pemuda rentan di Jawa Tengah mengambil pilihan-pilihan yang berbeda sesuai dengan tantangan yang dihadapi dan pilihan yang tersedia. Terdapat perbedaan pilihan yang diambil oleh pemuda daerah pinggir (periphery) seperti Jawa Tengah dengan pemuda dari daerah pusat seperti Jakarta. Perbedaan akses terutama pada infrastruktur fisik dan akses informasi menjadi salah satu pembeda utama pilihan-pilihan yang dimiliki dan diambil oleh pemuda rentan dalam mencari alternatif substitusi perlindungan sosial formal dari pemerintah.

E-Procurement in the Procurement System for Goods/Services by the Government in Indonesia: Perspective of Saddu al-Dhariah

“…The saddu al-dhari'ah approach can be used to address strategic issues such as employment, health insurance, and education availability in the context of social and governmental order. 65 Regulatory reforms considering the principle of saddu al-dhari'ah can also help address bureaucratic mechanisms that may hinder the formation of a clean government. 66 The saddu al-dhari'ah concept can be beneficial for government procurement of goods and services because it can prevent legal procedure violations, improve procurement implementation quality, and prevent fraud.…”