Kebijakan Responsif Sebagai Instrumen Transformasi Pelayanan Publik Pada Masa Pandemi Covid-19

Abstract

Belakangan ini pandemi Corona Virus Disease (yang popular dengan Covid-19)menjadi salah satu variabel utama yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial maupun perubahan tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tidak saja di Indonesia, tetapi bahkan juga di dunia. Perubahan tersebut terjadi di hampir semua sektor, tidak terkecuali pada sektor pelayanan publik. Sejumlah kebutuhan publik terhadap pelayanan publik mengalami perubahan sangat mendasar. Hal ini memerlukan respon dari pihak penyelenggara pelayanan publik, berupa inovasi pelayanan yang sesuai dengan bentuk, jenis, dan sifat kebutuhan publik yang telah mengalami berubahan tersebut. Ketika suatu lembaga penyelenggara pelayanan publikmenjadi bagian dari struktur pemerintah dan/atau pemerintah daerah, maka diperlukan suatu kebijakan publik yang memayungi inovasi yang diciptakan.Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terhadap pelayanan perpajakan pada Unit Pelayanan Teknis Pengelola Pendapatan Daerah (UPT-PPD) Malang Selatan, Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, menunjukkan bahwa: (1) pada masa pandemi ini telah terjadi perubahan kebutuhan publik terhadap jenis pelayanan publik terutama pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor; (2) para petugas penyelenggara pelayanan publik memerlukan sejumah cara baru dan sumberdaya pendukung guna merespon perubahan kebutuhan publik tersebut; (3) untuk menjaga dan meningkatkan efektifitas pelayanan publik di masa pandemi Covid-19, telah diciptakan inovasi pelayanan dengan nomenklatur “Jelajah Lintas Desa” (Jelita); (4) temuan tersebut menguatkan teori Bromley (1989) tentang Hierarchy of Policy Formulation; dan sejalan dengan asumsi teori Bromley ini pula peneliti merekomendasikanagar Pemerintah Daerah merespon fenomena tersebut dengan mengambil kebijakan yang responsif, didahuli dengan melakukan analisis kebutuhan (assessment) dan menetapkan kebijakan pada tingkat operasional yang kemudian ditindaklanjuti dengan merumuskan standar operasional prosedur (yang dalam teori Bromley disebut sebagai “instutional arrangements”); agar dapat memayungi inovasi pelayanan yang telah dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik, sekaligus dapat menjadi instrumen dalam rangka melakukan transformasi pelayanan publik guna menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa pandemi Covid-19 ini.

Digital Transformation in Public Policy during the New Order at the Regional Revenue and Management Agency of Sumedang Regency

“…Through discussions and based on data and facts and in collaboration with other institutions, policy transformation plays a role in decision making, creates various programs and activities to build networks and coordinates decision makers at the administrator level and is implemented at the manager level. Build consensus to translate policies with various possibilities that can arise due to various factors such as resource problems, implementing inappropriate strategies, and developing knowledge that can be adopted (Haryati & Ferriswara, 2020).…”

Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Masa Pandemi Covid-19 Pada Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya

“…Seperti yang dinyatakan oleh Thesia, Kimbal dan Kumayas (2021), perubahan situasi dan kondisi misalnya kemunculan bencana non alam, harus direspon secara cepat dan akurat. Perubahan kondisi sosial masyarakat dan kebutuhan publik tidak boleh diabaikan, artinya perubahan yang ada perlu mendapatkan respon dan diakomodasi menjadi salah satu masukan bagi penyelenggara pelayanan publik dan para penentu kebijakan (Haryati & Ferriswara, 2020). Lebih lanjut Lumbanraja (2020) menyatakan adanya perubahan pelayanan konvensional yaitu pelayanan tatap muka yang jumlahnya mulai dibatasi dan penggunaan sistem online (Panghegar & Atmojo, 2021).…”