Kebijakan Pendidikan Bermotif Politik: Pengembangan Pendidikan Dasar Melalui Pembagian Laptop Gratis di Kabupaten Badung, Bali

Abstract

Tulisan ini menganalisis tentang kebijakan pembagian laptop gratis oleh Pemkab Badung, Bali, untuk seluruh siswa kelas 5 dan 6 di SD Negeri, tetapi tidak diberikan kepada pelajar SD swasta, di Kabupaten Badung, Bali sejak tahun 2016 untuk mengembangkan pendidikan dasar di wilayahnya. Topik ini diteliti karena merupakan kebijakan publik pengembangan pendidikan dasar yang pertama kali dilaksanakan di Bali. Masalah yang dikaji adalah bagaimana respons para pengampu kepentingan di SD Negeri dan SD swasta atas kebijakan tersebut. Data diperoleh berdasarkan hasil wawancara, studi dokumen, dan observasi yang kemudian dianalisis dengan teori hermeneutika dan kuasa pengetahuan. Analisis menghasilkan tiga simpulan. Pertama, kebijakan itu direspons positif oleh pengampu kepentingan SD Negeri. Kedua, kebijakan itu direspons sebagai kebijakan diskriminatif oleh pengampu kepentingan SD swasta. Ketiga, kebijakan pendidikan itu rasa politik untuk kepentingan penguasa.Kata kunci: kebijakan publik, pendidikan dasar, laptop gratis, kebijakan pendidikan bermotif politik, Kabupaten Badung

The Struggle of Formal Pasraman to Exist as an Educational Institution in Bali

“…Beberapa permasalahan tersebut mengindikasikan bahwa perjuangan pasraman formal sebagai lembaga swasta di bawah yayasan kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Seakan terjadi diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta (Mahendra, et al 2020). Selain itu, fakta fenomenologis di atas memberikan gambaran bahwa eksistensi pasraman formal belumlah didukung pada tataran struktur dan kultur.…”