Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Masyarakat Adat Di Provinsi Banten: Studi Kasus Masyarakat Adat Baduy Dan Citorek

Abstract

Perlindungan terhadap masyarakat adat terpencil dewasa ini masih sekadar menganggap masyarakat adat terpencil sebagai suku terasing yang merupakan aset budaya yang harus dilindungi tanpa melihat adanya penghormatan terhadap hak-haknya. Kabupaten Lebak sudah memilikidua peraturan daerah yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat adat Baduy dan Kasepuhan Banten Kidul. Namun demikian, belum ada payung hukum di tingkat Provinsi Banten baik berupa Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur tentangMasyarakat Hukum Adat. Selain itu pula belum ada pedoman pelaksanaan untuk kedua payung hukum tersebut, sehingga payung hukum yang ada belum mangokomodir keseluruhan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat yang kompleks. Untuk mengetahui kebijakan Daerah mengenai perlindungan masyarakat adat dilakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan dan wawancara. Pengambilan data lapangan dilakukan pada 15 Mei – 15 Juli 2016 di Desa Kanekes dan Kasepuhan Citorek dengan mewawancari 13 informan kunci. Hasil studi menunjukkan bahwa secara umum, perhatian pemerintah Kabupaten Lebak terkait masyarakat adat/kasepuhan sudah dilakukan dengan mengeluarkan dua Perda dan Peraturan Desa Kanekes. Namun, Perda terkait masyarakat Baduy baru mengakomodir masalah hak ulayat, belum pada hal-hal lain yang sebenarnya sangat krusial dan perlu segera diatasi. Masyarkat Baduy dan Masyarakat Kasepuhan Citorek secara umum menilai bahwa dua Perda tersebut sudah membantu mengatasi permasalahan yang ada, walaupun dalam tataran teknis masih ditemui beberapa permasalahan. Masyarakat adat/kasepuhan berharap ada Perda lain yang dapat mengatasi berbagai permasalahan yang muncul terkait masyarakat adat. Selain itu juga pemerintah perlu proaktif mengawal iplementasi Perda tersebut.

Tantangan Dalam Menjaga Identitas Budaya Baduy Luar Dan Baduy Dalam Pada Era Perubahan

“…Faktanya, Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat keragaman budaya tertinggi di dunia, yang tercermin dalam perbedaan pandangan, adat istiadat, nilai budaya, etika, dan sistem keyakinan. (Muhlisin et al, 2017) Suku bangsa adalah sekelompok manusia yang terhubung oleh kesadaran akan sistem sosial budaya yang sama. Kesadaran akan identitas dan persatuan budaya ini menciptakan persamaan dalam hal adat istiadat, agama, bahasa, dan keturunan.…”

Sistem Pemerintahan Masyarakat Hukum Adat Baduy Banten

“…Sistem campuran dapat bervariasi tergantung pada hubungan antara eksekutif dan legislatif. (Muhlisin et al, 2017) Dalam sistem campuran, negara mungkin mengadaptasi elemen-elemen dari sistem presidensial dan parlementer, tergantung pada sejarah, budaya, dan karakteristik negara tersebut. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dalam menyusun sistem pemerintahan sesuai dengan kebutuhan negara.…”

Analisis Faktor Keberhasilan Desa Adat Dayak Iban Sungai Utik dalam Memenangkan Equator Prize Tahun 2019

“…Meskipun tuntutan masyarakat adat belum dipenuhi secara komprehensif, beberapa waktu terakhir telah banyak kebijakan dibuat yang kemudian memberikan sinyal positif terhadap akomodasi hak-hak adat di masa mendatang, seperti Permendagri No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman, Pengakuan dan juga Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Muhlisin et al, 2017). Adapula aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan melalui SK.…”