2011
DOI: 10.24329/aspikom.v1i3.24
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Kebijakan Komunikasi di Indonesia: Gambaran Implementasi UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Abstract: Freedom of getting information is also one of democracy state’s features since it is expected to stimulate participation of citizen. Furthermore, if there is more public information which can be got freely, it will strengthen the tendency of the change of society type into informative society. Indonesia tried to facilitate its citizens by providing such a basic bill in order to access public information. As a communication policy, this regulation has been implemented since its validity 2 year… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1
1
1
1

Citation Types

0
5
0
6

Year Published

2018
2018
2022
2022

Publication Types

Select...
6
1

Relationship

0
7

Authors

Journals

citations
Cited by 11 publications
(13 citation statements)
references
References 0 publications
0
5
0
6
Order By: Relevance
“…Komunikasi dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri dari subsistem-subsistem. Ada kalanya subsistem-subsistem berjalan dengan tidak maksimal, ada masalah, ada hambatan" (Aritonang, 2011). Maka kebijakan komunikasi lahir untuk memperlancar proses berjalannya sistem komunikasi .…”
Section: Metode Penelitianunclassified
“…Komunikasi dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri dari subsistem-subsistem. Ada kalanya subsistem-subsistem berjalan dengan tidak maksimal, ada masalah, ada hambatan" (Aritonang, 2011). Maka kebijakan komunikasi lahir untuk memperlancar proses berjalannya sistem komunikasi .…”
Section: Metode Penelitianunclassified
“…According to Unesco communication policy (Aritonang, 2011) is a collection of the norms and normal the principle that made to support the smooth system communication [3]. From definition of above, communication policy made after the formation of a communication system in a state to accomplish a purpose by influence or change the behavior of the people.…”
Section: Communications Policymentioning
confidence: 99%
“…Dari segi pelaksanaan, implementasi UU KIP di Indonesia masih sangat rumit, baik itu dari segi teks Undang-Undang 14/2008 maupun pelaksanaannya. Masih adanya sejumlah pasal -karet‖, belum selarasnya UU KIP dengan aturan penjelasan di bawahnya, hingga budaya kerja di organisasi pemerintah yang belum sejalan dengan semangat KIP membuat pelaksanaan KIP di Indonesia berjalan lambat (Aritonang, 2011).…”
Section: Pendahuluanunclassified
“…Selain informasi merupakan hak dasar/hak asasi manusia, KIP juga dapat menghadirkan transparansi yang pada akhirnya semakin mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Logikanya, semakin banyak masyarakat tahu tentang informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup mereka entah itu kebijakan maupun anggaran maka semakin mereka ingin berpartisipasi, minimal sebagai pengawas kinerja aparat-aparat negara yang mengurus mereka (Aritonang, 2011).…”
Section: Simpulanunclassified