Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Abstract

Keberlakuan yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum yang diakui di Indonesia selalu menarik untuk dilakukan penelitian. Indonesia yang terpengaruh dengan sistem hukum civil law pada dasarnya tidak mengikatkan diri pada yurisprudensi. Namun apabila ada putusan yang dianggap kontradiksi dengan putusan sebelumnya menjadi perdebatan mengenai bagaimana keberlakuan yurisprudensi yang telah ada. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam kewenangannya tersebut, terkadang Mahkamah Konstitusi dibenturkan dengan putusan terdahulu yang telah menjadi landmark namun tidak diikuti. Dengan kata lain, terdapat kontradiksi antara putusan yang terdahulu dengan putusan yang ada saat ini. Dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana keberlakuan yurisprudensi pada pengujian undang-undang dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Metode analisis yang digunakan adalah studi pustaka dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa yurisprudensi adalah sumber hukum yang dapat menjadi rujukan dalam memutus suatu perkara pengujian undang-undang namun tidak mengikat hakim untuk menyimpanginya berdasarkan alasan yang logis sesuai dengan pinsip the judiciary independence dan judiciary accountability serta konsepsi the living constitution.The enforceability of jurisprudence as one of the recognized legal sources in Indonesia is a compelling research topic. Indonesia that uses the civil law on law system does not bind to jurisprudence. Nevertheless, if there is a decision that is contradictory to the previous one, that will be a debate over how the enforceability of the existed jurisprudence. The Constitutional Court as one of the judicial authority has the authority to examine the law against the Constitution 1945 of the State of the Republic of Indonesia. In its authority, the Constitutional Court is bumped by a previous decision which has become a landmark but was not followed. In other words, there is a contradiction between the previous decision and the present decision. This research will see how the enforceability of jurisprudence on the judicial review in the decision of the Constitutional Court. The analysis method used is literature study using case study approach. The conclusion available in this study is that jurisprudence is a source of law that can be a reference in a union of judicial review cases but not bound by judges to deviate based on logical reasons in the judiciary independence and judiciary accountability as well as the conception of the living constitution.

Kedudukan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum di Indonesia sebagai Penganut Sistem Civil Law

“…Dari keempat sumber hukum tersebut, bagaimana yurisprudensi digunakan dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi menjadi topik diskusi karena keberadaan yurisprudensi sering diperdebatkan. Sistem hukum civil law Indonesia-yang berasal dari Belanda-menempatkan yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum yang tidak mengikat yang digunakan oleh hakim ketika mereka memutuskan suatu perkara (Agustine, 2018).…”

“…Sistem hukum civil law melihat hukum sebagai konservatif, hakim hanya menerapkan isi rumusan hukum tertulis konservatif, hakim hanya bertindak sebagai cerobong undang-undang, dan undang-undang menang jika ada pertentangan antara undang-undang dan yurisprudensi. Menurut sistem common law, hukum adalah lembaga budaya yang terus berkembang, hukum diciptakan oleh manusia, hukum tidak memerlukan kodifikasi karena hanyalah sebagian dari hukum yang dikodifikasi, putusan pengadilan adalah hukum, hakim adalah pencipta hukum, dan jika ada pertentangan antara undang-undang dan yurisprudensi, yurisprudensi menang (Agustine, 2018).…”

Verification of Political Parties Participating in General Elections Before and After the Decisions of the Constitutional Court

“…In reviewing the law against the 1945 Constitution at the Constitutional Court, the validity of the decision on review of the law is erga omnes, meaning that it applies to everyone, not just the parties to the case, since the decision was read out by the constitutional judge. 47 Constitutional Court Decisions Number 12/PUU-VI/2008, Number 52/PUU-X/2012 and Number 53/PUU-XV/2017, constitutional judges consistently declared the provisions in the Election Law unconstitutional which were discriminatory. In these decisions, the Constitutional Court uses jurisprudence by following previous decisions that already exist on the same constitutional issues because the previous decisions are still relevant to current constitutional issues, so that decisions are followed by constitutional judges in deciding cases.…”

Pembentukan Norma Ambang Batas Parlemen Dalam Perspektif Teori Kritis Jurgen Habermas

“…Posner melihat bahwa analisis ekonomi bisa dijadikan sebagai metode untuk menganalisa masalah hukum yang bisa berdampak pada putusan hakim. Penjelasan dari Posner tersebut cukup rasional, mengingat bahwa Posner besar dan berkembang di negara common law yang mendasarkan hukumnya pada putusan pengadilan/hakim (Sianipar, 2019) (Sodiki, 2020) (Simanjuntak, 2018) (Agustine, 2018). Menjadi menarik untuk dibahas adalah apakah gagasan Posner tersebut bisa juga diterapkan di negara civil law atau tidak.…”