Kapasitas Kelembagaan Dalam Pembinaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Surakarta

Abstract

Micro-, Small-, and Medium-Scale Enterprises (SMEs) building is often due to the weak institutional capacity. Limited capital ownership, poor business knowledge, and narrow business network make SME performers less powerful in improving their business. This research studied the SMEs building in Surakarta City, viewed from indicator of empowerment according to Mardikanto (2013), Institutional Building. This research employed a descriptive qualitative method. Data collection was carried out using interview, observation, and document analysis. Technique of analyzing data used was purposive sampling, data validation was carried out using method triangulation, and data analysis was conducted using an interactive model of analysis. The result of research showed that institutional capacity of SMEs in Surakarta City was still weak. SMEs performers (actors) still understood poorly the procedure and requirement of business licensing. This made them dealing with business licensing reluctantly, leading to the weak business institution. Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) seringkali dikarenakan lemahnya kapasitas kelembagaan. Kepemilikan modal yang minim, pengetahuan usaha yang rendah, serta kurang luasnya jejaring usaha membuat pelaku UMKM menjadi kurang berdaya dalam meningkatkan usahanya. Penelitian ini mengkaji pembinaan UMKM di Kota Surakarta dilihat dari indikator pemberdayaan menurut Mardikanto (2010), yaitu Bina Kelembagaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Teknik pengumpulan data menggunakan purposive sampling, validitas data menggunakan triangulasi metode, dan analisis data menggunakan analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan kapasitas kelembagaan UMKM di Kota Surakarta masih lemah. Pelaku UMKM masih kurang memahami prosedur dan persyaratan perizinan usaha. Hal ini mengakibatkan pelaku UMKM enggan melakukan pengurusan perizinan usaha yang berakibat lemahnya kelembagaan usaha.

The Influence of Capital and Online Marketing Strategies on MSME’s Development in Madiun City

“…According to Sukoco et al (2015), business capital is money used for trade or property (money, goods, and so on) that can be used to produce wealth.…”

Kinerja Struktur Modal Terhadap Perusahaan Sub Sektor Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

“…Adalah suatu perbandingan kemampuan keuangan perusahaan antara modal perusahaan sendiri dengan hutang jangka panjang yang dipergunakan sebagai pendanaan berjalannya kegiatan suatu perusahaan (Dewi, Handayani, and Nuzula 2012). Modal sendiri merupakan uang yang dipergunakan sebagai alat untuk membiayai kegiatan bisnis perusahaan (Sukoco 2015).…”

Implementasi Program Pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah Sektor Kuliner di Kota Palembang

“…Hasil (Sukoco, 2019), artinya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang yang lebih penting juga bagaimana kelembagaan UMKM ini kedepan bisa menjadi lebih kuat. Serta perlunya upaya meningkatkan pengetahuan para pelaku UMKM untuk mendorong kelembagaan UMKM agar menjadi lebih kuat (Indra, 2014) Selain pembinaan secara individu Pembinaan yang lebih efektif dilakukan terhadap organisasi atau kelompok masyarakat (Thoha, 1997) Pembinaan dilakukan terhadap komunitas untuk kemudian komunitas tersebut yang akan bergerak melakukan pembimbingan terhadap pelaku usaha yang menjadi anggotanya.…”

“…Disamping itu pelaku UMKM berharap pelatihan yang diberikan dapat diberikan secara merata kepada semua pelaku UMKM yang membutuhkan pelatihan terutama untuk sektor kuliner disebabkan oleh banyaknya pelaku usaha yang belum memahami cara pengurusan produk halal, atau bagaimana cara pengemasan produk yang baik. Dengan demikian program pembinaan yang dilakukan pemerintah memiliki relevansi dalam peningkatan pengetahuan dan peningkatan produk pelaku UMKM (Sukoco, 2019) Disamping respon positif tersebut ada juga pelaku UMKM yang tidak terlalu berharap mendapatkan pembinaan hal ini dikarenakan proses pemberian bantuan yang dianggap rumit dikarenakan syarat…”