Intertemporal discounting and tenurial contracts

Jurnal Agribisnis Indonesia

2017

Section: Perbandingan Jumlah Respondenunclassified

Pola Bagi Hasil Usaha Garam Rakyat di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur

Prihantini

Jurnal Agribisnis Indonesia

2017

“…Selain itu, pola bagi hasil secara tidak langsung memengaruhi tingkat keuntungan yang diterima oleh petani penggarap dan pemilik lahan, selaku dua pelaku utama sistem bagi hasil. Tingkat keuntungan yang diterima oleh masing-masing pelaku bagi hasil dapat digunakan sebagai indikator dalam menentukan efisiensi sistem bagi hasil (Ray, 1999;Roy and Serfes, 2001).…”

Section: Pendahuluanunclassified

Perbandingan Keuntungan Dengan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Garam Rakyat Di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur

Prihantini¹,

Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

2017

ABSTRAKSalah satu indikator ketidakefisienan usaha pertanian yang dijalankan dengan sistem bagi hasil adalah adanya perbedaan keuntungan yang diterima oleh masing-masing pihak yang diterima oleh kedua belah pihak. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisis keuntungan yang diterima oleh pihak yang terlibat dalam sistem bagi hasil usaha garam rakat. Pihak-pihak yang terlibat dalam sistem bagi hasil usaha garam rakyat adalah pemilik lahan dan petani penggarap. Lokasi penelitian adalah tiga kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Metode penelitian yang dilakukan adalah analisis keuntungan usaha tani, kemudian membandingkan tingkat keuntungan antara pemilik lahan dan petani penggarap untuk setiap pola bagi hasil. Hasil perbandingan keuntungan yang diterima oleh masing-masing pihak disebut nilai keuntungan relatif (µ). Metode penentuan responden yang digunakan adalah purposive dan snowballing sampling. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan keutungan yang diterima oleh pemilik lahan dan petani penggarap. Nilai keuntungan relatif (µ) yang dihasilkan menunjukkan bahwa nilai tersebut masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah bahwamemang terdapat ketidakefiisienan dalam usaha garam rakyat yang dijalankan dengan sistem bagi hasil di Kabupaten Pamekasan. (1985). sistem bagi hasil dapat dibedakan menjadi beberapa pola. Ada pola bagi dua, pola bagi tiga,

“…Sekretariat Daerah Kabupaten (Sekdakab) Pamekasan (2015) menyebutkan bahwa petani penggarap yang masih mengandalkan pinjaman dari tengkulak mencapai angka 29.68 persen. Hal ini membuat pemilik lahan menjadi semakin dominan dan dapat memonopoli pola bagi hasil yang dijalankan dengan petani penggarap (Ray, 1999;Roy and Serfes, 2001 …”

Section: Pendahuluanunclassified

Analisis Pinjaman Dan Biaya Pinjaman Dalam Pola Bagi Hasil Usaha Garam Rakyat Di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur

Prihantini

Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

2016

ABSTRAKMasalah keterbatasan modal sering dihadapi dalam pengembangan bisnis pertanian pedesaan. Usaha garam rakyat di Kabupaten Pamekasan juga menghadapinya. Pada umumnya, petani penggarap memutuskan untuk berpartisipasi dalam sistem bagi hasil, yang menyediakan pinjaman, untuk mengatasi masalah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah : (1) mengestimasi biaya pinjaman yang ditanggung petani penggarap; (2) mengidentifikasi faktor penentu besarnya pinjaman yang diperoleh oleh petani penggarap, dan; (3) mengidentifikasi faktor penentu biaya pinjaman yang ditanggung oleh petani penggarap. Penelitian ini menggunakan teknik purposive dan snowballing sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis biaya pinjaman dan analisis regresi linier berganda. Biaya pinjaman yang harus ditanggung oleh petani penggarap ternyata jauh lebih besar daripada tingkat suku bunga pinjaman formal. Biaya pinjaman berada dalam kisaran angka 6.00% hingga 93.45% per bulan. Besarnya pinjaman yang diperoleh oleh petani penggarap dipengaruhi secara signifikan oleh lama pinjaman, jumlah anggota keluarga petani penggarap, biaya pinjaman, keuntungan yang diterima petani penggarap, asal daerah petani penggarap, ketersediaan jaminan, sumber pinjaman lain, dan pola bagi hasil. Biaya pinjaman dipengaruhi secara signifikan oleh lama pinjaman, harga garam, produksi garam, ketersediaan jaminan, sumber pinjaman lain, dan pola bagi hasil. Pemerintah perlu bekerjasama dengan perbankan daerah untuk memberikan pinjaman bersubsidi. Hal ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan biaya pinjaman yang sangat tinggi.