Institutional transformation of the food security agency: perspectives on the management of Toko Tani Indonesia program in Central Java

Abstract

Food security is a condition for the fulfillment of food for the state to individuals. One of the government’s efforts in achieving resilience is implemented through the Toko Tani Indonesia (TTI) program which plays a role in summarizing the supply chain. This study aims to analyze the evaluation of implementation, as well as responses to institutional changes in the sustainability of TTI. The key informants of the research were 13 people from the Food Service (Province, Semarang City, Grobogan Regency, and Sukoharjo), farmer associations (Gapoktan), and TTI. Data analysis using the Miles-Huberman technique. The results show that the implementation of TTI went well only in 2016-2020, because in 2021 there was a change in institutions from the Food Security Agency to the National Food Agency so the number of TTI decreased. This program is very useful in meeting the food needs of the community, so an evaluation is needed for equitable distribution of profits of all supply chain actors because the price targeted by the government cannot cover management costs. Preferably, the pricing policy is adjusted for cost expenditures but still below the market price. Furthermore, the sustainability of the Central Java TTI will still depend on central policies.

Pengukuran Efektivitas Sistem Informasi Pangan dan Keterjangkauan Pangan Sehat terhadap Keamanan Pangan di Indonesia

“…Indonesia menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pangannya karena meningkatnya permintaan dan terbatasnya kapasitas produksi dalam negeri (Firdaus & Nurhayati, 2023). Program Toko Tani Indonesia (TTI) telah diimplementasikan untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan merampingkan rantai pasok, tetapi keberlanjutannya bergantung pada perubahan kelembagaan dan pemerataan distribusi keuntungan (Sutrisno et al, 2023). Dinamika kebijakan dan perubahan dalam rantai pasokan pangan memiliki dampak yang besar terhadap ketahanan pangan di daerah perkotaan seperti DKI Jakarta, sehingga menekankan perlunya kebijakan yang stabil dan koheren (Setiawan, 2023).…”

“…Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan sistem informasi pangan, namun masih ada tantangan dalam memastikan aksesibilitas, keandalan, dan kesadaran konsumen (Firdaus & Nurhayati, 2023). Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan multi-segi, termasuk investasi di bidang infrastruktur, peningkatan kapasitas, dan kampanye edukasi publik (Sutrisno et al, 2023). Keterjangkauan makanan sehat merupakan masalah mendesak yang membutuhkan perhatian dari pembuat kebijakan, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya (Dewi, 2023b).…”