Innocent girls, wicked women: interfaith marriages, class, and ethnicity in Israel

Sion, Liora

doi:10.1080/01419870.2023.2192302

Cited by 5 publications

(3 citation statements)

References 52 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Order By: Relevance

“…Menurut Pasal 35 Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa persyaratan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, berlaku juga terhadap perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan (Sion, 2023). Pernyataan pasal tersebut mencakup berbagai perkawinan yang telah ditetapkan secara sah oleh Mahkamah, termasuk perkawinan beda agama (Parolin, 2018).…”

Section: Pendahuluanunclassified

Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ada Di Tangan Hakim?

Mudakir

2024

awtjhpsa

View full text Add to dashboard Cite

This research explores the controversy that still occurs surrounding the Judge's approval in registering marriages between individuals of different religions, even though many religions and laws prohibit interfaith marriages. This research seeks to analyze the factors that are taken into consideration by judges in their decisions, in accordance with relevant laws and regulations in marriage law and the KHI (Compilation of Islamic Law). The research method used is qualitative, especially library research. This approach uses a normative legal approach as an analytical tool which aims to provide a comprehensive understanding of existing problems. The findings of this research highlight the important role of judges in determining the validity of interfaith marriages. Decision Number 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL was granted, while Decision Number 71/Pdt.P/2017/PN Bla was rejected. The judge's interpretation of Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law plays an important role in the validity of interfaith marriages, even though there are quite significant differences with the Compilation of Islamic Law.

show abstract

Section: Pendahuluanunclassified

Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ada Di Tangan Hakim?

Mudakir

2024

awtjhpsa

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas serta segala konsekwensinya apabila perkawinan beda agama antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, maka kepada Para Pemohon diberikan ijin mencatatkan perkawinannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan diperintahkan mencatatkan perkawinan Para Pemohon dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon beralasan dan ha-ruslah dikabulkan (Sion, 2023).…”

Section: Hasil Dan Pembahasanunclassified

Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Penetapan Nomor: 650/Pdt.P/2022/Pn.Jkt Sel.)

Wahid,

Suhadi

2024

jcl

View full text Add to dashboard Cite

Perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Dewasa ini generasi muda banyak melangsungkan perkawinan jika mereka sudah bertemu orang yang cocok menurut pribadinya, dan tidak jarang yang tak mendapat batas dari ras, suku, dan agama. Karena banyaknya perbedaan dan keragaman sering kali menimbulkan masalah yang sangat komplek antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama. Tujuan penelitian pada artikel ini adalah untuk mengetahui Analisis Yuridis terhadap perkawinan beda agama menurut UU nno 24 Tahun 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dikarenakan penelitian yang dilakukan adalah dengan menelaah suatu peraturan tertulis yang mengacu pada studi kepustakaan. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa perkawinan beda agama di Indonesia sudah bukan merupakan hal yang tabu lagi dan terlebih lagi terdapat sedikit angin segar yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Pasal 35.

show abstract

“…Interfaith marriage is a very sensitive issue to discuss. The issue of interfaith marriage (Bromberger, 2014;Elmali-Karakaya, 2022;Sion, 2023) is still controversial among Indonesian ulama. The debate over the laws or regulations for interfaith marriages (Jawad & Elmali-Karakaya, 2020;Sant-Cassia, 2018) is caused by differences in interpretation of the verses of the Koran which explain marriage laws like this.…”

Section: Introductionmentioning

confidence: 99%

Interfaith Marriage Between a Muslim Man and a Woman from People of the Book According to Article 40 C of the Compilation of Islamic Law (Analysis of Decision Number: 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg., Dated. 2 December 2020

Irvani,

Songgirin,

Abubakar

2023

legalis

View full text Add to dashboard Cite

Interfaith marriage is a very sensitive issue to discuss. The debate over the rules for interfaith marriages is caused by differences in interpretation of the verses of the Koran which explain the laws of marriage. Scholars agree that the marriage of a Muslim woman to a non-Muslim man is invalid. Regarding the marriage of Muslim men to non-Muslim women, there are differences of opinion. If the woman is a Mushrik woman then the marriage is invalid, whereas if the woman is a People of the Book, there are still scholars who view the marriage as valid and there are also those who view it as invalid. With various considerations, both from the verses of the Koran, the hadith of the Prophet Muhammad, and the rules of fiqh, the Compilation of Islamic Law (KHI) as a guide for Religious Court judges to decide cases regarding matters of marriage, inheritance and waqf among Muslims has prohibited firmly and clearly the marriage of a Muslim man to a woman from the People of the Book and vice versa, the marriage of a Muslim woman to a man from the People of the Book. The result of this prohibition is that children resulting from interfaith marriages are classified as illegitimate children who do not have any relationship with their father and only have a civil relationship with their mother.

show abstract

Innocent girls, wicked women: interfaith marriages, class, and ethnicity in Israel

Cited by 5 publications

References 52 publications

Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ada Di Tangan Hakim?

Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ada Di Tangan Hakim?

Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Penetapan Nomor: 650/Pdt.P/2022/Pn.Jkt Sel.)

Interfaith Marriage Between a Muslim Man and a Woman from People of the Book According to Article 40 C of the Compilation of Islamic Law (Analysis of Decision Number: 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg., Dated. 2 December 2020

Contact Info

Product

Resources

About