Implentasi Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjahe Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Abstract

Latar Belakang: Masalah rokok pada saat ini sudah menjadi masalah besar yang menyebabkan kematian diIndonesia. UU No. 44/2009 Tentang Rumah Sakit (RS) menyebutkan setiap RS mempunyai kewajibanmemberlakukan seluruh lingkungan RS sebagai Kawasan Tanpa Merokok (KTR). RS Umum Daerah(RSUD) Kabanjahe telah menerapkan KTR sesuai SK direktur RS namun sejauh ini pelaksanaannya belumberhasil. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan SK Direktur RSUD Kabanjahe No. 1255 /RSU / 2016 Tentang penerapan KTR di RSUD Kabanjahun tahun 2017.Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara, observasi berperan serta,dokumentasi dan triangulasi dengan sampel terdiri dari 4 orang pegawai dan 2 orang pasien RSUDKabanjahe dan menggunakan instrumen buku catatan, tape recorder, kamera dan peneliti sebagai instrumen.Kepercayaan terhadap hasil penelitian dilakukan dengan pengujian kredibilitas, depenabilitas, proses danhasil penelitian. Penelitian dilakukan di RSUD Kabanjahe.Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan KTR di RSUD Kabanjahe belum berjalandengan baik walaupun telah dilaksanakan selama delapan tahun. Hal ini dikarenakan beberapa faktorpenghambat seperti Direktur RS dan jajarannya masih merokok, tidak ada perda yang mengatur tentangKTR, tidak adanya komitmen Direktur dalam menjatuhkan sanksi dan membentuk komite pengawas KTR.Kesimpulan: Penerapan KTR di RSUD Kabanjahe belum sesuai dengan SK Direktur atau belum berhasil.Pimpinan rumah sakit diharapkan dapat meningkatkan disposisi, dan struktur birokrasi dalam mendukungkebijakan KTR.Kata Kunci: Kawasan tanpa rokok; implementasi; rumah sakit

Literature Review: Analisis Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

“…Tabel Berdasarkan dari tabel 1 diatas menunjukkan bahwa terdapat 6 artikel yang memiliki permasalahan pada fasilitas atau tempat khusus untuk merokok dalam pelaksaan kebijakan KTR, yaitu artikel milik Simamora (2019), Siregar (2021), Handayani, et al (2020), Sitanggang, et al (2018), Hasibuan (2019), Putri (2020). Artikel yang memiliki permasalahan pada pemberian sanksi terhadap pelanggar dalam pelaksaan kebijakan KTR sebanyak 12 artikel, yaitu artikel milik Simamora (2019), Rahmi & Agustina (2021), Siregar (2021), Kuara (2017), Ramadhani, et al (2018), Mua, et al (2018), Napirah, et al (2020), Putri (2020), Sayuti (2018), Ridwan & Amir (2017), Sitanggang, et al (2018), Hasibuan (2019). Sebanyak 4 artikel yang memiliki permasalahan pada pembentukan http://sosains.greenvest.co.id satuan tugas (satgas) dalam pelaksaan kebijakan KTR, yaitu artikel milik Siregar (2021), Sitanggang, et al (2018), David (2018), Susanti (2018).…”

“…Artikel yang memiliki permasalahan pada pemberian sanksi terhadap pelanggar dalam pelaksaan kebijakan KTR sebanyak 12 artikel, yaitu artikel milik Simamora (2019), Rahmi & Agustina (2021), Siregar (2021), Kuara (2017), Ramadhani, et al (2018), Mua, et al (2018), Napirah, et al (2020), Putri (2020), Sayuti (2018), Ridwan & Amir (2017), Sitanggang, et al (2018), Hasibuan (2019). Sebanyak 4 artikel yang memiliki permasalahan pada pembentukan http://sosains.greenvest.co.id satuan tugas (satgas) dalam pelaksaan kebijakan KTR, yaitu artikel milik Siregar (2021), Sitanggang, et al (2018), David (2018), Susanti (2018).…”

“…Tabel Handayani, et al (2020), Sitanggang, et al (2018), Hasibuan (2019), Putri (2020) yang menyatakan bahwa tidak menyediakan fasilitas tempat khusus merokok di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan.…”

“…Berdasarkan dari tabel 3.3 diatas menunjukkan bahwa terdapat 12 artikel yang memiliki permasalahan pada pemberian sanksi terhadap pelanggar kebijakan kawasan tanpa rokok. Dapat dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmi & Agustina (2021), Siregar (2021), Kuara (2017), Ramadhani, et al (2018), Mua, et al (2018), Napirah, et al (2020), Ridwan & Amir (2017), Sitanggang, et al (2018), Hasibuan (2019), Putri (2020) yang menyatakan bahwa petugas fasilitas pelayanan kesehatan hanya http://sosains.greenvest.co.id memberikan tindakan berupa teguran saja terhadap pelanggar kebijakan kawasan tanpa rokok. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Simamora (2019) dan Sayuti (2018) yang menyatakan bahwa petugas fasilitas pelayanan kesehatan tidak memberikan tindakan atau sanksi apapun terhadap pelanggar kebijakan kawasan tanpa rokok.…”

“…Surat keputusan yang dikeluarkan direktur tidak banyak diketahui oleh petugas rumah sakit, petugas tidak mengetahui isi dari surat keputusan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Sitanggang, et al (2018) menyatakan bahwa belum ada pemberian sanksi yang memberi efek jera pada pelanggar KTR, ketidak patuhan pegawai rumah sakit terhadap kebijakan KTR ini dibuktikan dengan masih banyaknya pegawai rumah sakit yang masih merokok. Pemberian sanksi kepada para pelanggar kebijakan KTR baik terhadap pegawai maupun keluarga pasien atau pengunjung rumah sakit hanya sebatas teguran.…”