Protecting Transportation 2015
DOI: 10.1016/b978-0-12-408101-7.00006-4
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Implementing Maritime Security

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1

Citation Types

0
0
0
1

Year Published

2019
2019
2023
2023

Publication Types

Select...
2

Relationship

0
2

Authors

Journals

citations
Cited by 2 publications
(1 citation statement)
references
References 1 publication
0
0
0
1
Order By: Relevance
“…Pada tanggal 29 Desember 2005, ditetapkan peraturan Presiden nomor 81 tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA). Namun Indonesia masih menghadapi kompleksitas permasalahan bidang kemaritiman, kendala yang ditemukan oleh BAKORKAMLA yakni masih adanya instansi pemangku kepentingan yang belum atau kurang dalam pemberian dukungan pada BAKORKAMLA (Munaf & Sulistyaningtyas, 2015), (Johnstone, 2015). Hal ini dikarenakan beberapa pemangku kepentingan yang terkait dengan keamanan laut beranggapan bahwa Bakorkamla hanya berdasarkan peraturan presiden sedangkan pemangku kepentingan terkait keamanan laut berdasarkan undang-undang.…”
Section: Pendahuluanunclassified
“…Pada tanggal 29 Desember 2005, ditetapkan peraturan Presiden nomor 81 tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA). Namun Indonesia masih menghadapi kompleksitas permasalahan bidang kemaritiman, kendala yang ditemukan oleh BAKORKAMLA yakni masih adanya instansi pemangku kepentingan yang belum atau kurang dalam pemberian dukungan pada BAKORKAMLA (Munaf & Sulistyaningtyas, 2015), (Johnstone, 2015). Hal ini dikarenakan beberapa pemangku kepentingan yang terkait dengan keamanan laut beranggapan bahwa Bakorkamla hanya berdasarkan peraturan presiden sedangkan pemangku kepentingan terkait keamanan laut berdasarkan undang-undang.…”
Section: Pendahuluanunclassified