Implementasi Sistem Peradilan Pidana Pada Anak Di Kabupaten Sinjai

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui implementasi Putusan Nomor Perkara 2/Pen.Div/2020 Pengadilan Negeri Sinjai terhadap proses perkara anak sebagai pelaku tindak pidana dan Untuk mengetahi dampak Putusan Pengadilan Negeri Sinjai terhadap anak nakal yang sementara menjalani putusan pengadilan. Adapun metode yang digunakan dalam peneltian ini penulis menggunakan metode pendekatan Empiris yang dilaksanakan pada tahun 2020 berlokasi di kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan. Pertimbangan di atas menjadi alasan hakim memberikan penetapan, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatuhan masyarakat setempat, kesusilaan atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak, dan telah memuat etika baik, sehingga beralasan untuk dikabulkan. Seringkali anak yang berhadapan dengan hokum menerima perlakuan buruk dari masyarakat sehingga akan memepengaruhi kondisi kejiwaan anak. Segala tindakan yang dilakukan seorang anak karena kemauannya, tidak dilandasi oleh faktor tunggal terjadinya kejahatan, namun karena adanya factor lain yang melatar belakangi, diantaranya kondisi lingkungan, ekonomi, dll. Hal tersebut menjadikan anak sebagai pelaku kejahatan berada dalam posisi sebagai korban.
 This study aims to determine the implementation of the Decision Case Number 2 / Pen.Div / 2020 Sinjai District Court on the process of cases of children as perpetrators of criminal offenses and to find out the impact of the Sinjai District Court Decisions on delinquents who are currently undergoing court decisions. The method used in this research is the author uses the Empirical approach method which was implemented in 2020 located in Sinjai district, South Sulawesi Province. The results obtained in this study are legal protection for children in the judicial process starting from the level of investigation, investigation, prosecution, examination in court to the implementation of court decisions. The above considerations are the reasons for the judge to determine that the diversion agreement has fulfilled and does not conflict with law, religion, local community obedience, morals or contains things that cannot be carried out by children, and contains good ethics, so that it is reasonable to grant it. Often children who are faced with the law receive bad treatment from the community so that it will affect the child's psychological condition. All actions taken by a child because of his will, are not based on a single factor in the occurrence of crime, but because of other factors, including environmental, economic conditions, etc. This puts children as perpetrators of crime in the position of victims.