Implementasi Sistem Informasi Manajemen Data Perkara Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin

Abstract

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin merupakan suatu lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung yang melaksanakan tugas kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Di Pengadilan Tata Usaha Negara sendiri khusus nya pada bagian perkara, mempunyai tugas untuk mengelola data perkara yang dalam pengerjaannya di bantu dengan buku register perkara dan untuk membuat laporan dengan cara menggunakan semi komputer sehingga memerlukan waktu yang lama dalam pengerjaan serta kesulitan dalam pencarian data dan memungkinkan adanya kesalahan. Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan sistem informasi manajemen data perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, agar bisa menyajian informasi yang cepat dan akurat dan data atau informasi yang dihasilkan dapat terkomputerisasi dan terintegrasi dengan baik yang meliputi penyajian data perkara baik itu tingkat pertama, banding, kasasi, pk, dan eksekusi serta data putusan perkara dan jadwal sidang. Metode membangun sistem informasi manajemen data perkara ini menggunakan metode waterfall. Adapun pemrograman yang digunakan menggunakan adalah PHP dan MySQL sebagai basis datanya. Dengan sistem informasi ini diharapkan dapat mempermudah dalam mengelola data perkara sehingga menghasilkan data dan informasi yang akurat, cepat, efektif dan efesien. Kata Kunci : Sistem Infomasi, Manajemen Data Perkara, PHP, MySQL

Sistem Informasi Data Perkara Tindak Pidana Khusus Pada Kejaksaan Tinggi Aceh

“…Dengan digunakannya sistem informasi pengolahan data perkara memudahkan dan efisiensi pemasukan, perekaman, atau pengambilan serta pembacaan informasi ke dalam database (Patappari, 2019). Rahman & Sari (2020) menjelaskan bahwa menyajikan informasi yang cepat dan akurat dan data atau informasi yang dihasilkan dapat terkomputerisasi dan terintegrasi dengan baik yang meliputi penyajian data perkara baik itu tingkat pertama, banding, kasasi, pk, dan eksekusi serta data putusan perkara dan jadwal siding. Sistem informasi dan manajemen pemberkasan perkara diharapkan dapat sesuai dengan harapan pengguna serta merupakan bagian dari lembaga pemerintahan, penggunaan sistem informasi menjadi sangat penting dalam membantu kinerja Kejaksaan Negeri (Aliska, Safriadi, & Prihartini, 2018).…”