Implementasi Penyelenggaraan Kerjasama Wajib Antar Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah

Abstract

Implementasi penyelenggaraan kerjasama wajib antar daerah dalam kerangka otonomi daerah menjadi suatu konsep yang perlu dibenahi pada praktiknya dilapangan. Sebagaimana kita lihat bahwa pemaknaan otonomi daerah masih dianggap sebagai suatu “tameng” kekuatan bagi daerah yang mengarah kepada egosentris, tanpa memperhatikan sinergitas daerah dalam membangun wilayah dan juga lintas daerah. Pemerintah Daerah berupaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik memerlukan kerjasama antar daerah (KAD). Secara yuridis normatif mengenai kerjasama (termasuk KAD) diatur dalam Pasal 363 sampai dengan Pasal 369 UU No. 23 Tahun 2014. Mengenai hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan pemerintahan daerah dalam melakukan bentuk kerjasama lintas daerah. Dalam setiap data penulisan atau penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahwa kerjasama wajib adalah setiap penyelenggaraan urusan pemerintah yang memiliki eskternalitas lintas daerah, dan juga terkait pelayanan publik yang efisien jika dikelola bersama.

Responsibilities of Individual Guarantor (Personal Guarantee) Declared Bankrupt

“…The guarantor in a bankruptcy case is the party that is obligated to bear the debtor's debt. The guarantor's assets will only be used to fulfill debts to creditors when the debtor's assets have been confiscated and auctioned first but the proceeds are insufficient to pay the debt or the debtor no longer owns any assets (Lenny Nadriana, 2018;Pratiwi & Saraswati, 2021). However, the fact is that many creditors and judges impose performance burdens or obligations which are actually the debtor's responsibility to the guarantor by ignoring the debtor's assets.…”

“…The right to claim such compensation does not exist with the guarantor who replaces the position of the creditor. Conversely, if the guarantor replaces the creditor's rights due to subrogation , he can obtain the creditor's rights against the debtor, including guarantees attached to the rights of the creditor he replaced (Ciobanu & Bitca, 2023;Lenny Nadriana, 2018;Yunianti & Budhisulistyawati, 2020).…”