Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Situs Web Pemerintah Daerah Se-Sulawesi Selatan

Abstract

Masyarakat secara luas memperoleh hak atas informasi publik sejak Undang-Undang No.14 Tahun 2008 (UU KIP) disahkan. Berdasarkan UU KIP itu maka setiap Badan Publik berkewajiban untuk mengumumkan informasi publik non-dikecualikan pada berbagai saluran informasi, termasuk situs web resmi milik Pemda sendiri. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterbukaan informasi publik yang ditampilkan pada situs web Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan di tahun 2022. Penelitian ini dilakukan dengan teknik sensus (total sampling) untuk menentukan populasi, yaitu sebanyak 24 situs web resmi milik Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan. Menggunakan metode analisis isi kuantitatif dengan tipe deskriptif. Data primer diperoleh dari pengisian lembar coding untuk menilai keterbukaan informasi, adapun indikator kelengkapan informasi bersumber dari Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP). Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan literatur yang relevan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa situs web pemerintah daerah se-Sulawesi Selatan sebagai saluran komunikasi massa digital dan inisiatif e-government belum menunjukkan hasil yang maksimal. Berdasarkan data yang diperoleh terdapat 49,24% situs web yang menampilkan informasi secara ‘tidak lengkap’, 28,41% situs web yang menampilkan informasi secara ‘cukup lengkap’, dan 22,35% situs yang menampilkan secara ‘lengkap’.

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

“…Keterbukaan informasi publik adalah aspek utama dalam proses birokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (Patmasari & Suharno, 2019) (Syeh et al, 2022). Oleh karena itu, jika melihat asas dan tujuan secara umum, UU KIP memungkinkan masyarakat menggunakan haknya untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintah.…”

“…Menurut Robert Charlick, administrasi yang hebat dicirikan sebagai administrasi yang efektif dalam berbagai urusan publik melalui pembentukan pedoman substansial atau strategi potensial untuk memajukan kualitas nilai-nilai budaya. (Syeh et al, 2022). Standar penerimaan data publik yang dapat memahami administrasi yang hebat adalah standar investasi, keterusterangan, dan tanggung jawab.…”

The Relationship Between Public Information Openness and Ict Development

“…The novelty of this research lies in the integration between the improvement of public information openness, reflected in the increase in IKIP value, and ICT development, measured through indicators such as ICT Infrastructure Access, ICT Usage, and ICT Skills generated by BPS and referring to ITU standards [1], [8]. This research will explore the deeper relationship between these two aspects to understand how ICT development can influence public information openness and vice versa [9] With accurate data and standardized methodologies used by the ITU as guidelines, this research aims to identify and analyze how ICT development, measured through indicators such as ICT Infrastructure Access, ICT Usage, and ICT Skills, contributes to public information openness measured through IKIP. Through a quantitative approach, this research will answer important questions, such as whether positive developments in ICT development indicators are related to the improvement of public information openness or vice versa.…”