Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kudus

Abstract

Indonesia is estimated to produce as much as 64 million tons of waste every year. This figure is very high because only 7 percent of the total destruction has been managed. Kudus Regency has a policy on waste management, but most people in Kudus Regency do not yet know the policy. This study aims to determine the implementation of waste management policies in Kudus Regency. This type of research is qualitative research, with four informants. The research instrument used an interview guide, a recording device, and a camera. The analysis method uses a thematic content analysis. Based on the results of the research, it is known that the local government has not carried out mass socialization of waste management policies to the community so that many people from various groups do not know this regulation. The implementation of waste management in the Kudus Regency is also constrained by a limited budget and waste processing equipment. In also besides, monitoring and evaluation activities are also only a formality because there is no follow-up to the monitoring and evaluation activities every year.

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Melalui Akses Terhadap Kualitas Sumber Air Bersih Dan Pengelolaan Sampah

“…Perilaku serupa juga ditemui di masyarakat Desa Kedalon, Kalikajar, Wonosobo (Imron et al, 2023). Selain itu, fasilitas terkait pengelolaan sampah minim seperti di wilayah Kudus (Wachid & Caesar, 2021) dan Tangerang (Kurniawan & Santoso, 2021). Sehingga kegiatan sosialiasi mengenai pengelolaan sampah ini diharapkan dapat memberikan perubahan perilaku pada masyarakat Desa Mulyasejati Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang.…”

Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Pasar Mardika Kota Ambon

“…Tujuannya adalah untuk mengatasi sampah yang dihasilkan oleh penduduk, dengan dampak tidak langsung yang turut menjaga kesehatan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang bersih. Kegiatan implementasi ini mencakup berbagai aspek pelayanan persampahan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, yang secara tidak langsung berkontribusi pada pemeliharaan kesehatan warga dan menciptakan suatu lingkungan yang bersih, selaras dengan tujuan kebijakan pengelolaan persampahan yang diakui dan diamanahkan oleh peraturan daerah setempat(Wachid & Caesar, 2021) tengah masyarakat Kota Ambon(Kurniawan & Santoso, 2020) Dengan menggunakan teori George Edward III sebagai kerangka kerja, penelitian ini akan memperdalam pemahaman terhadap dinamika implementasi kebijakan pemerintahJurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)adanya bantuan dari pihak-pihak yang terlibat jika komunikasi di antara mereka tidak optimal. Komunikasi yang baik menjadi elemen kunci untuk mewujudkan suatu kebijakan secara maksimal(Abdussamad dkk., 2022).…”