Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immune Deficiency Syndrome (Hiv & Aids) Di Kota Tasikmalaya

Abstract

Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus – Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV & AIDS) Di Kota Tasikmalaya masih memiliki permasalahan dimana Kota Tasikmalaya adalah salsatu yang memiliki kasus infeksi HIV & AIDS tinggi di provinsi Jawa Barat. Untuk mengatasi masalah tingginya jumlah kasus penyakit HIV & AIDS yang terjadi di Kota Tasikmalaya, pemerintah Kota Tasikmalaya menetapkan sebuah peraturan dalam upaya melakukan pencegahan dan penanggulangan HIV & AIDS, yakni Perda Kota Tasikmalaya No. 2 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV & AIDS). Namun ternyata dari hasil observasi awal yang dilakukan penulis Perda tersebut belum sepenuhnya dapat diimplementasikan dengan baik, dapat dilihat dari (1) Kurangnya sosialisasi peraturan daerah tersebut kepada masyarakat, (2) Minimnya sumber daya manusia di KPA Kota Tasikmalaya, dimana belum seluruh anggota KPA mengetahui secara detail pelaksanaan Perda tersebut. (3) Belum seluruh kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV & AIDS dilakukan. Serta (4) belum terdapatnya sarana prasarana yang memadai dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV & AIDS.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah implementasi kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV & AIDS) di Kota Tasikmalaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik Purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.teknik analisis data dengan, reduksi data, display data, seta penarikan kesimpulan, teknik keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Perda belum tersosialisasi dengan baik karena masing-masing pihak merasa mempunyai tugasnya sendiri, Dinas Kesehatan maupun KPA belum merata dalam mensosialisasikan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV & AIDS dan belum mampu melaksanakannya. (2) Sumber daya manusia serta anggaran yang ada masih jauh dari cukup untuk mengimplementasikan Perda ini. (3) Struktur birokrasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV & AIDS di kota Tasikmalaya sudah cukup baik, hanya tinggal memaksimalkan kinerja masing-masing aktor dan kesadaran akan tanggung jawabnya tersebut. (4) Sikap para pelaksana atau implementor kebijakan ini masih terhambat oleh kesadaran dan aturan akan tugas dan fungsi masing-masing pihak dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV & AIDS di Kota Tasikmalaya ini. Hal ini disebakan belum adanya Peraturan yang spesifik menggambarkan tugas masing-masing aktor. Kesimpulannya implementasinya belum efektf.