Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur

Abstract

Penelitian ini membahas terkait dengan Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, Di Desa. Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur dapat dikatakan belum optimal. Hal tersebut dikarenakan antara lain (1) tujuan kebijakan tersebut bahwa BUMDes Desa Tanjungsari belum mampu memberdayakan seluruh masyarakat desa, (2) Pengurus BUMDes yang ada pada saat ini kurang dari segi kuantitas dan kualitas lalu cenderung sibuk dengan pekerjaannya masing-masing sehingga dalam mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Desa tentang pembentukan badan usaha milik desa ini tidak diikuti dengan pengembangan jenis usaha yang baik, (3) Sumberdaya finansial yang tidak bisa mengembangkan seluruh jenis usaha, (4) Karakteristik dari agen pelaksana BUMdes berbeda-beda, (5) adanya sikap ketidaktegasan dan ketidakpatuhan dari para pelaksana kebijakan (6) kurangnya komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana (7) lingkungan eksternal yang terdiri dari lingkungan politik, sosial dan ekonomi di desa tanjungsari berjalan dengan kondusif.
 Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, BUMDes

Implementasi Kebijakan PP No 11 Tahun 2021 Pasal 4 Tentang Pengelolaan BUMDesa Di Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara

“…Karena dengan baiknya komunikasi antar organisasi ataupun antar individu pelaksana kebijakan maka akan terciptalah suatu kordinasi yang baik. (Lestari, 2019) Komunikasi Vertikal. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa komunikasi yang terjadi pada Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa tidak rutin dilakukan, disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan, seperti sosialisasi regulasi Bumdes, kemudian hubungan komunikasi Pemerintah Desa dengan pihak Bumdes berjalan baik.…”

“…Dalam Implementasi suatu kebijakan tidak akan terlepas dari yang namanya para pelaksana kebijakan, Para pelaksana kebijakan tersebut sangat mempengaruhi pada pencapaian suatu implementasi dalam artian baik atau tidaknya suatu implementasi kebijakan ditentukan oleh sejauhmana para pelaksana kebijakan tersebut bersungguh-sungguh dalam mengimplementasikan kebijakannya dan memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebijakan tersebut. (Lestari, 2019) Pola Hubungan Pengelola. Hubungan pengelola dalam melaksanakan kebijakan Bumdes Citamanis di lihat dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar operasional yang diatur oleh dalam AD/ART nya.Namun ketika dilihat dari asfek Pelaksana operasional hubungan antar pengelola belum berjalan dengan baik.…”

“…Selanjutnya yang harus diperhatikan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan adalah suatu dimensi yang menggambarkan mengenai kondisi lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi pada proses implementasi kebijakan, yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan lingkungan eksternal sendiri terdiri dari lingkungan sosial, ekonomi dan politik. (Lestari, 2019) Lingkungan Sosial. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa Lingkungan sosial masyarakat Desa Citaman Jernih mengenai kebijakan BUMDes baru sebagian masyarakat yang mendukung pada program Bumdes tersebut.…”

“…Menurut Carl Friedrich (dalam Winarno, 2007) kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu, sasaran atau maksud tertentu. Sedangkan menurut Anderson (dalam Winarno, 2007: 18) menyatakan bahwa: "Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan" (Lestari, 2019).…”

“…Implementasi kebijakan proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan, sesuatu yang penting untuk dilakukan untuk melihat tujuannya sudah tercapai atau tidak, dan melalui prosedur inilah suatu masalah publik dapat diselesaikan atau tidak. Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, di mana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri (Lestari, 2019).…”