Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Halmahera Utara

Djiko, Richard; Tangkau, Charles H. S.

doi:10.31506/jap.v9i1.4738

Cited by 3 publications

(3 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…48 This obstacle was encountered by the policy implementers of health insurance policy in North Halmahera Regency due to their lack of understanding of the standard operational procedures for providing services to the community. 49 Overlapping bureaucratic structures, vacant roles, and difficult SOP are barriers in terms of fragmentation. According to theory of Edward, 1984, organizational fragmentation can increase the potential for failure in implementing the BLUD policy.…”

Section: Discussionmentioning

confidence: 99%

Opportunities and Challenges in Implementing Regional Public Service Agency Policy in Regional Hospitals: Systematic Review

Basabih,

Widhakuswara

2024

JIKM

View full text Add to dashboard Cite

The Policy of the Regional Public Service Agency (Badan Layanan Umum Daerah or BLUD) is a form of autonomy for Regional Public Hospitals (Rumah Sakit Umum Daerah or RSD) born from healthcare service reforms. Despite being implemented for over two decades, several challenges in persist policy implementation. This research aims to analyze the opportunities and challenges in implementing the BLUD policy in RSD within the context of public services. The research method employed is a systematic review using inclusion criteria. Searches were conducted using the keywords policy implementation, BLUD, and RSD, utilizing the Garuda database and Google Scholar. This systematic review analyzes articles published from 2007 to 2022. The study identifies challenges such as resource quality, organizational fragmentation, and suboptimal communication. On the other hand, there is evidence of positive acceptance or response from implementers towards the BLUD policy. Based on the analysis, it can be concluded that the BLUD policy provides opportunities for RSD to enhance performance through its flexibility. Human resource capacity and communication pose challenges in BLUD policy implementation within RSDs. Implement targeted training programs for both regional governments and hospitals should address the specific needs and challenges of BLUD implementation, such as potential knowledge gaps arising from differing educational backgrounds.

show abstract

Section: Discussionmentioning

confidence: 99%

Opportunities and Challenges in Implementing Regional Public Service Agency Policy in Regional Hospitals: Systematic Review

Basabih,

Widhakuswara

2024

JIKM

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Pelaksana atau implementer merupakan seorang atau sekelompok orang yang menjadi aktor utama dalam menentukan keberhasilan dari terimplementasinya kebijakan yang telah ditetapkan (Djiko & H. S. Tangkau, 2018). Untuk itu peran pelaksana tersebut sebagai yang mempromosikan, mengedukasi, dan mencontohkan jalannya kebijakan agar dapat digunakan masyarakat sehingga tercipta keteraturan.…”

Section: Langkah Penanganan Tradisi Pernikahan Diniunclassified

Implementasi Kebijakan Pemerintah Atas Perkawinan Dini Terhadap Pendidikan Anak Suku Laut di Kabupaten Lingga: Antara Solusi dan Tradisi

Elonika,

Pebrianti,

Marbun

2023

JIIP

View full text Add to dashboard Cite

Salah satu aspek penting dalam pemenuhan kebutuhan SDM guna menunjang pemenuhan kualitas penduduk di suatu negara yaitu, pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban mengenai kebijakan pemerintah atas perkawinan dini terhadap pendidikan anak suku laut di Kabupaten Lingga. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, berjenis deskriptif, serta melalui cara studi pustaka dan tinjauan literatur. Dua unsur yang mendasari pengimplementasian kebijakan, yakni kebijakan dan pelaksana (implementer). Pemerintah sudah membuat kebijakan tentang batas usia untuk menikah dan kebijakan tentang batas usia belajar guna menekan pernikahan dini dan meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Lingga membuat kebijakan terkait melindungi hak anak (FORAGA) serta PKBM dan BOSDA (beasiswa bagi anak suku laut yang kurang mampu). Oleh karena itu, didapatkan bahwa kebijakan telah dibuat dan terdapat beberapa orang pelaksana di dalamnya, akan tetapi partisipasi masyarakat kurang dalam menyukseskan kebijakan yang sudah ada akibat dari kebudayaan pernikahan dini yang sudah begitu kental. Dengan demikian, kebijakan tersebut belum dikatakan terimplementasi dengan baik. Perlu dukungan dari kedua belah pihak, yakni pemerintah dan masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan atas pernikahan dini terhadap pendidikan anak suku laut di Pulau Kelumu.

show abstract

“…Mereka harus disiplin terhadap jam di setiap hari kerja sebagai konsekuensi logis atas amanah pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kota Batu. Sama halnya dengan Kololi, Pangkey, & Londa (2018) yang juga menyarankan bahwa kesediaan/komitmen dan konsistensi pegawai untuk melaksanakan kebijakan disiplin dengan baik dan benar perlu ditingkatkan melalui pembinaan secara terus-menerus. Setidaknya setiap pegawai dapat bersyukur dan introspeksi diri atas kesempatan yang didapatnya untuk jadi seorang ASN sehingga ia harus konsekuen dan siap mental menaati peraturan yang ada (Haydah, 2014).…”

Section: Faktor Pendukung Dan Penghambatunclassified

Implementasi disiplin aparatur sipil negara di Kelurahan Songgokerto Kota Batu

Fithriana

Erna

2020

PJIAP

View full text Add to dashboard Cite

Disiplin merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang Aparatur Sipil Negara. Kedisiplinan menjadi wujud bahwa seorang aparatur pemerintahan itu handal dan profesional. Salah satu bentuk kedisiplinan Aparatur Sipil Negara adalah masuk kerja dan taat jam kerja. Pemerintah Kota Batu pada tahun 2017 telah menetapkan kebijakan lima hari kerja dengan jumlah jam kerja efektif sedikitnya 37 jam 30 menit. Ketika para Aparatur Sipil Negara datang lebih lambat dan pulang lebih cepat dari jam masuk kerja yang ditentukan bahkan bolos kerja, disinilah perlu dipertanyakan bagaimana disiplin Aparatur Sipil Negara diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui implementasi disiplin Aparatur Sipil Negara di Kelurahan Songokerto; dan (2) mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi disiplin tersebut. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif yang mengumpulkan data primer dan sekunder melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang terkumpul lalu dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa implementasi disiplin Aparatur Sipil Negara di Kelurahan Songgokerto baik. Hal ini dapat dilihat dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi. Dari keempat segi tersebut, komunikasi, sumber daya dan struktur birokrasi merupakan faktor pendukung implementasi disiplin Aparatur Sipil Negara di Kelurahan Songgokerto; namun disposisi atau sikap menjadi penghambatnya.

show abstract

Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Halmahera Utara

Cited by 3 publications

References 0 publications

Opportunities and Challenges in Implementing Regional Public Service Agency Policy in Regional Hospitals: Systematic Review

Opportunities and Challenges in Implementing Regional Public Service Agency Policy in Regional Hospitals: Systematic Review

Implementasi Kebijakan Pemerintah Atas Perkawinan Dini Terhadap Pendidikan Anak Suku Laut di Kabupaten Lingga: Antara Solusi dan Tradisi

Implementasi disiplin aparatur sipil negara di Kelurahan Songgokerto Kota Batu

Contact Info

Product

Resources

About