Implementasi Kebijakan Collaborative Governance Dalam Tata Kelola Kawasan Pariwisata Pada Badan Promosi Daerah Kabupaten Lombok Utara

Abstract

Abstrak: Sektor pariwsata beberapa dekade terakhir mampu menyumbang pendapatan yang besar terhadap pemasukan kas negara. Dengan berlakunya desentralisasi secara merata di setiap daerah-daerah di Indonesia sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam tata kelola sektor pariwisata. Lombok Utara merupakan salah satu daerah yang saat ini mengalami perubahan dari sektor pariwisata yang sangat menjanjikan untuk peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan tehnik pengumpulan data mengunakan, wawancara, observasi, studi literatur dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa: Implementasi kebijakan Kollaboratif Governance dalam tata kelola kawasan pariwisata pada Badan promosi pariwisata daerah mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap pengembangan dan kemajuan sektor pariwisata di daerah, kondisi ini dilihat dari jumlah kunjungan dan tamu yang datang dan menginap di hotel yang berkelas hingga hotel kelas melati di Lombok Utara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang drastis, pada tahun 2008 sebesar 64.374 dan pada tahun 2014 sebesar 503.341 kunjungan. Pemberian otonomi kepada Badan Promisi Pariwisata Daerah untuk melakukan promosi pariwisata di daerah sudah sesuai dengan harapan yaitu mampu mengembangkan dan memajukan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu kewenangan tersebut diatur di dalam ketentuan undang-undang No. Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Seperti Badan Promosi Daerah mempunyai tugas untuk meningkatkan citra kepariwisataan di Kabupaten Lombok Utara, meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa serta melakukan pengalangan dana selain dari APBD. Kedudukan dari Badan Promosi Pariwisata Daerah adalah sebagai mitra kerja pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan kebijakan strategis promosi pariwisata antara pemerintah pusat dan daerah serta melakukan koordinasi disektor pariwisata.Kata Kunci: Kebijakan; Collaboratif Governace; Sosial ekonomi

Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Fraksi PAN Kota Gorontalo

“…Partisipasi masyarakat secara luas mulai digulirkan paska pemberlakuan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah yang lebih jelasnya terlihat pada model perumusan kebijakan pembangunan di daerah. Dalam kontes tersebut masyarakat hadir pada seluruh proses tahapan pembanguan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi pembangunan (Ali et al, 2018;Fernanda, 2005;Widodo, 2001).…”

Proses Pengembangan Pariwisata Di Kota Surabaya Antara Pemerintah Dan Non Pemerintah Dalam Perspektif Tata Kelola Kolaboratif

“…Penelitian ini melihat implementasi Collaborative governance untuk mengembangakan kawasan wisata di Kabupaten Lombok. penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan Collaborative governance dalam tata kelola kawasan pariwisata pada Badan promosi pariwisata daerah mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap pengembangan dan kemajuan sektor pariwisata di daerah (Ali et al, 2018). Penelitian Miranda Rista Ilhami, Salahudin dimana penelitian ini melihat hubungan antara pembangunan berkelanjutan dengan community based tourism.…”

Collaborative Governance dalam Pengelolaan Obyek Wisata Bahari Wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2021

“…Jika pada penelitian terdahulu yang membahas terkait Collaborative Governance, seperti penelitian oleh (Aeni & Astuti, 2019) dengan membahas Collaborative Governance dalam pengelolaan kepariwistaan yang berkelanjutan (studi pada kasus kegiatanpesta rakyat simpedes tahun 2019 di kabupaten Pati) hasil penelitian menunjukan sinergitas pemerintah dan pihak BUMN dalam pelaksanaan rencana startegis pengembangan pariwisata sustainable development di kabupaten pati, bahwa stakeholders yang terlibat adalah Bank BRI sebagai BUMN dan pemerintah daerah kabupaten Pati sebagai pengelola, dengan tujuan melibatkan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam agenda kegiatan Pesta Rakyat Simpedes upaya sebagai terobosan inovasi dalam pengembangan sektor pariwisata di kabupaten Pati. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Ali, Amil, & Zulhadi, 2018) yang berjudul implementasi kebijakan Collaborative Governance dalam tata kelola kawasan pariwisata pada badan promosi daerah kabupaten Lombok Utara menjelaskan menunjukan badan promosi pariwisata daerah (BPPD) mampu memberi kontribusi yang besar terhadap kemajuan sektor pariwisata di kabupaten Lombok Utara, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan jumlah kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara yang menginap di hotel berbintang dan terus meningkat cepat pertahunnya. Sedangkan penelitian terdahulu yang membahas KEK Mandalika berjudul persepsi dan prefensi wisatawan muslim terhadap sarana dan prasarana wisata halal di Lombok (studi kasus Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika) pada penelitian ini berfokus pada menjelaskan startegi untuk mengembangkan prasrana dan sarana untuk Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dengan memfokuskan pada wisatawan muslim dengan cara menambah fasilitas akomodasi, transportasi, dan wisata halal.…”