Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah)

Abstract

Bank Syariah sebagai lembaga keuangan yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, maka dalam sistem produk yang ditawarkan menggunakan akad-akad syariah. Dari beragamnya akad yang dapat diterapkan di bank syariah terdapat akad dengan pola kerja sama, selain pola jual-beli dan sewa-menyewa/upah mengupah yang menjadi landasan komersial bisnis. Akad pola kerja sama tersebut adalah mudharabah dan musyarakah. Penelitian ini bertujuan menganalisis akad pola kerja sama di bank syariah dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Hasil pembahasan yakni operasional produk yang ditawarkan bank syariah dengan pola mudharabah terdapat pada produk pendanaan dan pembiayaan, sedangkan musyarakah terbatas pada pembiayaan. Implementasi akad mudharabah dan musyarakah di Bank Syariah dalam kajian hukum ekonomi syariah adalah boleh dilaksanakan dan memiliki legalitas atas dasar prisip syariah, sebab akad mudharabah dan musyarakah merupakan akad berpola kerja sama yang sesuai dengan tuntunan akad syariah dalam fikih muamalah.

Pelaksanaan Produksi Produk Halal Food Menggunakan Akad Kerjasama Di Tinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi Dan An’taradhin

“…Profit sharing ialah bagi hasil yang dihitung dari penghasilan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana, sementara revenue sharing yaitu bagi hasil yang dihitung melalui total penghasilan pengelolaan modal. Melalui aktivitas kerja sama ini kedua belah pihak mengikatkan diri untuk memiliki hak dan hukum yang serupa terhadap usaha yang didirikan oleh keduanya (Hidayatullah, 2020). Relasi antara manusia satu dan lainnya menjadi sebuah keharusan dalam mejaga usahanya.…”

Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pendapatan Bank BRI Syariah Indonesia Periode 2014-2020

“…Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu: a) yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan, b) yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga, dan yang lainnya (Hidayatullah, 2020).…”