Hubungan Antara Kebijakan Uu Ite Dengan Keinginan Mahasiswa Dalam Mengkritik Pemerintah Di Media Sosial

Abstract

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi sehingga kehidupan demokrasi tidak pernah lepas dari kehidupan bernegara. Sistem demokrasi yang ideal adalah sistem demokrasi yang mampu menjembatani masyarakat dengan pemerintahan. Salah satu bentuk kontribusi masyarakat terhadap proses pemerintahan negara adalah menyatakan kritik terhadap pemerintah. Di era digital ini, penyampaian kritik dapat dilakukan tidak hanya melalui media verbal, tetapi dapat dilakukan melalui media sosial. Meskipun media sosial dapat digunakan sebagai media untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah, polemik mengenai UU ITE masih menjadi pertimbangan untuk menyampaikan kritik karena adanya beberapa aturan dalam UU ITE yang menjadi alasan absensi mereka. Hal-hal tersebut mendorong kami untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap mahasiswa sebagai bagian dari insan akademik yang sering menyampaikan opini atau kritik mereka dalam upaya demokrasi di Indonesia. Penelitian ini didasari dengan tujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi mahasiswa dalam mengemukakan kritik terhadap pemerintah di media sosial. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif melalui penyebaran kuesioner untuk melakukan survei dalam jangka waktu satu minggu. Diketahui bahwa ternyata mahasiswa lebih memilih media sosial sebagai media penyampaian kritik, tetapi mahasiswa hampir tidak pernah menyampaikan kritik karena UU ITE masih menjadi pertimbangan mereka. Meskipun begitu, mahasiswa tetap menyetujui pemberlakuan UU ITE dalam penyampaian kritik terhadap mahasiswa di media sosial.