Hisbah: Lembaga Keamanan Hukum Dan Peradilan

Abstract

H}isbah is an important way of monitoring is known by the Muslims in the early days of Islam that completes supervision to correct and prevent ethical lapses. H}isbah during Umar have an important role in market surveillance and the activities carried out in them, which is ekonomi. This article is aimed at the most important things that exist in the economy by Umar jurisprudence on h}isbah and its role in overseeing economic activities. H}isbah is in etimolgy and terminology revolves around the ordering good and forbidding the evil (amar ma’ruf nahi munkar). Terminological meaning h}isbah was ordered to leave if there is goodness and forbid unjust if there are practiced. The concept of hisbah above extends to cover all members of society capable of ordering the good and forbidding the evil, whether they are assigned by the state or did not required by resmi. Sebagaimana space h}isbah scope includes the rights of Allah and the rights of man. This means that h}isbah cover all facets of life. Where is the discussion here will be narrowed explanation h}isbah implementation by the state at the time of Umar in matters related to the economy

Kedudukan Kejaksaan di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah

“…15 Sedangkan lembaga hisbah adalah badan resmi negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah ataupun pelanggaran ringan. 16 Dengan demikian tugas utama lembaga tersebut adalah mengajak umat berbuat baik dan mencegah umat melakukan perbuatan munkar.…”

“…Sebagaimana telah dijelaskan di atas mengenai pengertian kejaksaan, kedudukan kejaksaan telah dijelaskan Pasal 2 dan 3 UU No 16. Tahun 2004 dan ditegaskan pada Pasal 4 tentang kedudukan Kejaksaan, yakni: 1) Kejaksaan Agung berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.2) Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.3) Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota.…”