Hak Politik Perempuan Dalam Islam

Harlina, Yuni

doi:10.24014/marwah.v14i1.2590

Cited by 2 publications

(2 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Secara biologis dan sosio-kultural, yang satu membutuhkan yang lain, dan karenanya, masing-masing memiliki peran yang harus dimainkan. Menurut Nasarudin Umar (1999), Islam memang mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, namun bukan diskriminasi. Perbedaan tersebut didasarkan pada kondisi fisik-biologis perempuan yang memang ditakdirkan berbeda dengan laki-laki.…”

Section: Kerangka Teori Kesetaraan Dalam Memilih Pasangan Hidup Persp...unclassified

Untitled

Sugitanata¹,

Karimullah²

2023

SETARA

View full text Add to dashboard Cite

Tulisan ini membahas tentang implemetasi hukum keluarga Islam pada Undang-undang perkawinan di Indonesia mengenai hak memilih pasangan bagi perempuan dengan pokok masalah menjelaskan bagaimana keterkaitan nilai-nilai dari hukum keluarga Islam terserap dalam peraturan undang-undang di Indonesia. Memanfaatkan studi kepustakaan yang sumber-sumber data primernya berasal dari buku-buku, jurnal dan kitab undang-undang, penelitian ini menemukan bahwa Indonesia sebagai negara yang dikenal dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki banyak suku dan budaya juga ternyata mengadopsi asas-asas kesetaraan dalam Islam yang diimplementasikan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 termasuk dalam ranah memilih jodoh bagi perempuan. Termaktub pada UUP No. 1 Tahun 1974 mengenai syarat-syarat pernikahan yang diatur pada Pasal 6 Ayat 1 yakni harus adanya persetujuan dari mempelai perempuan, artinya kerelaan perempuan untuk dinikahi oleh laki-laki yang hendak menikahinya tanpa ada paksaan. Apa yang termaktub pada pada Pasal 6 Ayat 1 UUP No. 1 Tahun 1974 tersebut sejalan dengan misi dari Islam yakni asas kesetaraan bagi perempuan. Hal tersebut bertujuan guna membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal dan tentunya searah dengan hak asasi manusia.

show abstract

Section: Kerangka Teori Kesetaraan Dalam Memilih Pasangan Hidup Persp...unclassified

Untitled

Sugitanata¹,

Karimullah²

2023

SETARA

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Dalam buku beliau yang berjudul "Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik" beliau sangat peduli terhadap hak politik perempuan. Yusuf Al-Qardhawi juga pernah mengeluarkan fatwa dengan menyatakan bahwa seorang perempuan mempunyai hak untuk ikut memilih di dalam pemilihan umum, dan fatwa lainnya yaitu membolehkan seorang perempuan untuk mencalonkan dirinya sebagai anggota parlemen dan dewan permusyawaratan apabila memiliki kualifikasi tersebut (Aprilia, 2016).…”

Section: Catherine Mckinley Yang Merupakan Professor Dari Tulane Univ...unclassified

Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen: Studi Analisis Peran Publik Perempuan dalam DPRD Kota Manado (Women's Representation in the Parliament: An Analytical Study of Women's Public Role in the House of Representatives of the City of Manado)

Alfiyani

2022

View full text Add to dashboard Cite

Rendahnya pengetahuan perempuan tentang politik serta masih kurangnya dukungan partai politik menyebabkan perempuan lemah di bidang perpolitikan. Berdasarkan hal tersebut pemerintah kemudian menerapkan peraturan UU Pemilu dan Partai Politik yang mengatur mengenai 30% keterwakilan perempuan agar perempuan dapat ikut terlibat aktif dalam menghasilkan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengimplementasian kuota 30% anggota legislative di DPRD Kota Manado periode 2014-2019 terhadap masyarakat perempuan. Fokus penelitian ini adalah bagaimana kuota 30% yang diwakili oleh anggota legislatif perempuan mengambil peran dan tanggung jawab dalam menghasilkan perda-perda yang berpihak kepada perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan pengumpulan data melalui teknik in-depth interview. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 32.5% anggota legislatif perempuan terpilih pada periode 2014-2019 namun peningkatan persentasi jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Kota Manado tersebut dianggap masih belum mampu mewakili kepentingan masyarakat perempuan. Ketidakmampuan ini terlihat pada kurangnya peran anggota legislatif perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi seperti: pembuatan perda inisiatif yang masih saja ditentukan berdasarkan skala prioritas. Hal ini memperlihatkan bahwa keterwakilan 30% yang telah diupayakan oleh pemerintah terlihat masih belum maksimal dari segi kualitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dibutuhkan peningkatan kemampuan anggota legislative perempuan dari segi integritas, kapasitas serta kapabilitas sehingga bentuk partisipasi aktif tersebut dapat menghasilkan kebijakan di tingkat lokal yang mewakili kepentingan masyarakat perempuan.

show abstract

Hak Politik Perempuan Dalam Islam

Cited by 2 publications

References 0 publications

Untitled

Untitled

Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen: Studi Analisis Peran Publik Perempuan dalam DPRD Kota Manado (Women's Representation in the Parliament: An Analytical Study of Women's Public Role in the House of Representatives of the City of Manado)

Contact Info

Product

Resources

About