2019
DOI: 10.30641/ham.2019.10.19-37
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Abstract: Dinamika politik di Indonesia pada penghujung tahun 2018 kembali hangat disebabkan oleh terbitnya Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas mental berhak memperoleh hak pilih sehingga dapat didata sebagai pemilih. Hal tersebut menimbulkan pendapat beragam dimana akhirnya pemerintah mengakomodir hak penyandang disabilitas mental namun disisi lain memunculkan kekhawatiran bagi penyandang disabilitas mental apakah dapat menggunakan hak pilihnya secara baik … Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
2
1
1
1

Citation Types

0
3
0
2

Year Published

2020
2020
2021
2021

Publication Types

Select...
4
1

Relationship

0
5

Authors

Journals

citations
Cited by 5 publications
(5 citation statements)
references
References 0 publications
0
3
0
2
Order By: Relevance
“…Perubahan yang dibawa oleh Putusan MK 135 selaras dengan perubahan yang juga terjadi pada instrumen hukum internasional dalam memaknai hak pilih bagi penyandang disabilitas mental. Dalam (Rahmanto, 2019), tetap akan disertai dengan konteks advokasi yang dilakukan oleh organisasi penyandang disabilitas, yang berdampak terhadap perubahan-perubahan tersebut.…”
Section: Pendahuluanunclassified
“…Perubahan yang dibawa oleh Putusan MK 135 selaras dengan perubahan yang juga terjadi pada instrumen hukum internasional dalam memaknai hak pilih bagi penyandang disabilitas mental. Dalam (Rahmanto, 2019), tetap akan disertai dengan konteks advokasi yang dilakukan oleh organisasi penyandang disabilitas, yang berdampak terhadap perubahan-perubahan tersebut.…”
Section: Pendahuluanunclassified
“…Both laws regulate the limitation of voting rights and are elected clearly. Different in terms of law, and different in terms of positions chosen in general elections and regional head elections (Rahmanto, 2019).…”
Section: Legal Framework For Restricting Suffragementioning
confidence: 99%
“…Jumlah ini bisa saja meningkat seiring bertambahnya waktu, hal ini dikarenakan kedisabilitasan bisa menerpa semua kalangan. Oleh karenanya penting pemerintah untuk mengatur kebijakan yang membuat para penyandang disabilitas ini tetap hidup dalam masyarakat dan bernegara termasuk kebijakan mengenai hak dipilih bagi penyandang disabilitas untuk menjadi presiden dihubungkan dengan syarat mampu secara jasmani dan rohani (Rahmanto, 2019). │ 47…”
Section: Pendahuluanunclassified